Trenggaleknjenggelek - Di balik sorotan publik terhadap pengelolaan SPBU milik Pemkab Trenggalek, tersimpan kisah perjuangan sunyi PT Jwalita Energi Trenggalek (JET) dalam menjaga pelayanan bahan bakar kepada masyarakat.
Perusahaan pelat merah yang diberi mandat mengelola SPBU Perseroda ini tengah menghadapi defisit anggaran belanja BBM yang mencapai ratusan juta rupiah.
Direktur PT JET, Mardianto Harahap, menyampaikan bahwa perusahaan mengalami kekurangan anggaran sekitar Rp 300 juta untuk operasional pengadaan BBM.
Namun, alih-alih berhenti, perusahaan memilih jalan gotong royong sebagai bentuk solidaritas internal.
“Karyawan punya perhatian besar terhadap perusahaan, karena kalau tidak ada BBM, mereka tidak bisa berjualan. Jadi mereka urunan, saling bantu,” ungkap Mardianto.
Selain mengandalkan kekompakan internal, PT JET juga menggandeng mitra eksternal melalui skema sharing profit.
Skema ini memungkinkan investor menanamkan modal yang kemudian dikelola perusahaan untuk belanja BBM, dengan mekanisme bagi hasil sebagai bentuk kerja sama.
“Kami ajak beberapa investor yang mau bantu, misal mereka punya modal, kami kelola untuk belanja BBM, nanti bagi hasil,” jelasnya.
Namun di balik upaya tersebut, persoalan mendasar tetap menghantui. Dengan modal dasar Rp 35 miliar, PT JET baru menerima Rp 11 miliar dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek—terdiri dari Rp 10 miliar berupa aset dan Rp 1 miliar dana tunai.
Jumlah tersebut hanya mencakup 34 persen kepemilikan saham, jauh dari syarat ideal 51 persen. Permasalahan kian rumit saat harga BBM mengalami kenaikan sejak paruh kedua tahun 2024.
Dari alokasi belanja awal sebesar Rp 648 juta, kebutuhan pembelian BBM melonjak hingga mencapai Rp 1 miliar per siklus pengisian. Hal ini menyebabkan ketimpangan arus kas, terutama karena sistem pembelian BBM yang harus dibayar di muka.
“Padahal, BBM ini harus dibeli dulu ketika tersedia. Tapi penjualannya tidak langsung habis. Ada yang masih di tangki, ada yang sedang dipesan dari Pertamina. Di sinilah kami kekurangan modal,” ujar Mardianto.
Masalah lainnya datang dari kondisi mesin dispenser BBM yang sudah melampaui batas usia ideal.
Mardianto menyebut, peralatan SPBU yang dikelola PT JET sudah berusia lebih dari dua dekade, dengan performa yang terus menurun dan menyebabkan kerugian tahunan akibat losses mencapai Rp 300 juta hingga Rp 500 juta.
“Kami perkirakan kerugiannya sekitar Rp 300–500 juta per tahun,” ucapnya.
Kondisi katup dispenser yang tidak lagi menutup rapat menyebabkan kebocoran dan akurasi distribusi BBM yang tidak optimal.
Mardianto menegaskan, peremajaan mesin bisa menekan kerugian dan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah.
“Kalo kita bisa peremajaan, potensi kerugian bisa ditekan, dan itu akan kembali ke pendapatan daerah,” imbuhnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, PT JET telah mengajukan tambahan penyertaan modal sebesar Rp 1,6 miliar ke Pemkab Trenggalek.
Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk peremajaan mesin SPBU dan penambahan modal kerja guna memastikan kelancaran distribusi BBM.
Sayangnya, proses pengesahan sempat tertunda karena berakhirnya masa jabatan anggota DPRD sebelumnya.
Padahal, menurut Mardianto, secara internal Pemkab telah menyetujui pengajuan tersebut dan telah dituangkan dalam berita acara notaris.
“Pemkab sebenarnya sudah menyetujui secara internal. Bahkan dalam rapat umum pemegang saham sudah disepakati dan dituangkan dalam berita acara notaris,” ungkapnya.
Mardianto berharap, pembahasan penyertaan modal dapat segera dituntaskan pada tahun anggaran 2025.
Sebab jika tidak, defisit yang terus berulang akan menjadi beban berkepanjangan, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga daerah.
“Penyertaan modal tinggal menunggu persetujuan DPRD agar raperda segera dibahas dan disahkan,” pungkasnya. (kho)
Editor : Akhmad Nur Khoiri