Trenggaleknjenggelek - Di tengah santernya isu pencoretan proyek Bendungan Bagong dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pihak pengelola memastikan proyek Bendungan Bagong senilai Rp1,67 triliun itu masih tetap menjadi prioritas pemerintah.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Bendungan Bagong, Denny Bayu Prawesto.
“Alhamdulillah, untuk Bendungan Bagong, dana ganti rugi lahan aman. Tidak terkena efisiensi anggaran,” kata Denny menepis kabar simpang siur yang beredar.
Denny menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) terkait status proyek.
Dirinya menyebut Bendungan Bagong masih tercatat sebagai PSN dalam Surat Keputusan (SK) Kementerian Keuangan, dan hingga saat ini belum ada perubahan status tersebut.
“Jika sudah tidak masuk PSN, LMAN tidak mau melayani pembayaran ganti untung pembebasan lahan,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menampik rumor yang menyebutkan bahwa proyek strategis di Kabupaten Trenggalek itu telah dicoret dari daftar PSN pasca-berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Meski demikian, tantangan pembangunan bendungan ini belum sepenuhnya selesai.
Target penyelesaian yang sebelumnya ditetapkan pada Desember 2024 kini mundur dan diproyeksikan rampung pada 2026. Hal ini terjadi karena pembebasan lahan belum mencapai angka 100 persen.
“Tidak ada lagi persoalan sosial. Warga sudah kooperatif. Tapi memang administrasinya yang masih harus kita kejar, agar target semester satu 2025 untuk pembebasan tanah bisa tercapai,” jelas Denny.
Berdasarkan data dari pu.go.id, Bendungan Bagong dirancang mampu menampung hingga 17,5 juta meter kubik air.
Selain untuk irigasi 857 hektare lahan pertanian, bendungan ini juga diharapkan dapat mengendalikan banjir yang kerap terjadi di wilayah Trenggalek serta menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan Jawa Timur.
Namun, cita-cita besar tersebut kini terhambat oleh kendala klasik. Lambannya proses administrasi pembebasan lahan, terutama pada dokumen waris yang belum dilengkapi sebagian warga masih menjadi alasan. (kho)
Editor : Akhmad Nur Khoiri