Trenggaleknjenggelek – Sebanyak 1.200 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari berbagai wilayah di Kabupaten Trenggalek hadir dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang diselenggarakan di GOR Gajah Putih, Senin (5/5/2025).
Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Perindustrian dan turut didorong kehadirannya oleh anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini.
Dalam sambutannya, Novita menegaskan pentingnya kemudahan dan perlindungan bagi pelaku usaha mikro, mengingat sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
Ia menyebut bahwa tantangan yang dihadapi pelaku UMKM terus meningkat dan tidak kunjung usai.
"Bersyukur kepada Tuhan YME, karena pada hari ini Trenggalek bisa menggelar Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro. Hari ini saya hadir sebagai wakil dari anggota DPR RI Komisi VII. Bocorannya tidak semua anggota DPR RI punya program ini di dapilnya. Karena yang pertama di Pontianak dan yang kedua di Trenggalek," ungkapnya.
Novita, yang juga merupakan pendiri UPRINTIS Indonesia—sebuah lembaga pendampingan UMKM—mengungkapkan bahwa kegiatan serupa juga pernah digelar tahun lalu dalam program “Halallin 2024”.
Saat itu, sebanyak 1.000 pelaku UMKM berpartisipasi. Kini, menurutnya, festival ini menjadi pelengkap dari hulu ke hilir dalam membangun ekosistem perlindungan UMKM.
"Ekosistem tidak hanya halal, tetapi juga sistem perlindungan usaha mikro," ujarnya.
Ia juga menyinggung peran UMKM dalam menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Berdasarkan data dari pemerintah daerah, UMKM berkontribusi sebesar 65,9 persen terhadap PDB.
Namun, ia mencermati bahwa data pelaku UMKM dari pemerintah pusat belum menunjukkan perkembangan signifikan sejak 2021.
"Data dari pusat ini sangat penting, karena sangat bermanfaat bagi provinsi, apalagi dengan kabupaten. Karena data yang saya advokasi dari 2021 sebanyak 65 juta dan sekarang tahun 2025 masih 65 juta," tegasnya.
Novita pun meminta agar terjadi sinkronisasi data antara pusat dan daerah untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, Novita juga menyoroti dampak dari krisis geopolitik global yang dinilainya lebih berat dibanding pandemi Covid-19.
Banyak pekerja terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini beralih menjadi pelaku usaha mikro. Oleh sebab itu, ia memperkirakan jumlah UMKM akan meningkat pada tahun 2025 hingga 2026.
Kondisi ini diperburuk oleh membanjirnya produk luar negeri ke pasar dalam negeri, khususnya produk murah dari Tiongkok yang kini kehilangan pasar Amerika Serikat akibat konflik geopolitik. Produk asing tersebut dinilai mengancam kelangsungan UMKM lokal.
"Harga kita terlalu tinggi, sementara produk-produk dari luar negeri pada geruduk Indonesia," ujar Novita. Ia menegaskan perlunya regulasi dari pemerintah pusat untuk melindungi produk-produk dalam negeri.
Ia juga menekankan pentingnya sertifikasi bagi produk-produk lokal agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Namun, proses sertifikasi dinilai masih menjadi tantangan karena mahalnya biaya yang harus ditanggung pelaku usaha.
"Biaya sertifikasi ini terlalu mahal, makanya kita hadirkan di sini. Sebagai bentuk perlindungan dan kemudahan bagi usaha mikro," tandasnya.
Novita berharap, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dalam kegiatan seperti ini dapat mendorong produk-produk lokal agar lebih kompetitif dan mampu menembus pasar global. (kho)
Editor : Akhmad Nur Khoiri