TRENGGALEK NJENGGELEK – Pemkab Trenggalek resmi menerapkan kebijakan lima hari kerja untuk puskesmas mulai 1 Juni 2025.
Meskipun hari kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dipangkas dari enam hari menjadi lima hari, pelayanan puskesmas kepada masyarakat tetap berlangsung penuh, terutama untuk layanan-layanan esensial.
Baca Juga: Dinas Kesehatan Trenggalek Tangani Penyakit dan Gizi 58 Warga di Posko Pengungsian Longsor Depok
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkesdalduk KB) Trenggalek, dr Sunarto, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu layanan publik.
Pelayanan penting seperti rawat inap, persalinan, dan Unit Gawat Darurat (UGD) tetap beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
“Memang benar akan ada perubahan hari kerja bagi puskesmas menjadi lima hari per minggu. Namun pelayanan tetap berjalan seperti biasa,” kata dr. Sunarto, Jumat (30/5/2025).
Meskipun jumlah hari kerja dikurangi, jam kerja ASN tetap mengikuti ketentuan nasional yakni 37,5 jam per minggu.
Baca Juga: Nyamuk: Serangga Kecil dengan Dampak Besar untuk Kesehatan dan Lingkungan
Hal ini tetap harus dipenuhi dengan penyesuaian jadwal kerja internal. “37,5 jam kerja harus tetap dipenuhi. Itu ketentuan nasional,” tegasnya.
Selain memberikan pelayanan kuratif, puskesmas di Trenggalek juga menjalankan fungsi promotif dan preventif.
Ini meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan, kunjungan lapangan ke sasaran, serta berbagai program kesehatan masyarakat.
Semua aktivitas pelayanan wajib tercatat dalam sistem nasional seperti Satu Sehat, ASIK, dan SITB. Digitalisasi ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan dan integrasi data kesehatan masyarakat.
“Kami pastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Yang berubah hanya jam kerja reguler dan hari kerja staf, dari enam hari menjadi lima hari,” imbuh dr. Sunarto.
Baca Juga: Sebaiknya Jangan, Alasan Mandi Air Banjir Berbahaya bagi Kesehatan
Kebijakan lima hari kerja di puskesmas ini bukan hal baru di Jawa Timur. Beberapa kabupaten lain, seperti Tulungagung, telah lebih dulu menerapkan sistem serupa.
“Ini bukan hal baru karena daerah lain juga sudah menerapkan kebijakan serupa,” pungkas mantan Direktur RSUD dr. Soedomo ini. ****
