Trenggaleknjenggelek – Rencana pendirian Sekolah Rakyat di Kabupaten Trenggalek harus mundur dari jadwal semula.
Meskipun sebelumnya sempat masuk dalam daftar prioritas, program sekolah rakyat ini dipastikan belum bisa direalisasikan pada tahun 2025.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin atau yang akrab disapa Mas Ipin, menjelaskan bahwa awalnya Trenggalek masuk dalam tahap 1B dari program Sekolah Rakyat.
Dengan status tersebut, Trenggalek memiliki peluang lebih cepat membangun sekolah tersebut karena telah menyiapkan lahan dan bangunan eksisting.
“Tapi setelah rekrutmen berjalan, ternyata Kementerian PUPR justru tidak lagi memasukkan kita di daftar prioritas. Kita dipindah ke tahap kedua,” ungkap Mas Ipin.
Pergeseran tahap itu membuat pelaksanaan program baru bisa dilakukan pada tahun depan.
Gedung yang sebelumnya direncanakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat, yakni bekas kantor Dinas Perinaker, juga dipastikan batal digunakan.
Dengan demikian, Dinas Perinaker tetap dapat menjalankan aktivitasnya tanpa perlu pindah lokasi.
Program Sekolah Rakyat sendiri diinisiasi sebagai solusi pendidikan bagi warga Trenggalek yang mengalami putus sekolah maupun kesulitan mengakses pendidikan formal.
Rencana awal mencakup pembukaan dua rombongan belajar (rombel) setingkat SMP dan dua rombel setingkat SMA.
Menindaklanjuti perubahan ini, Pemkab Trenggalek telah mengajukan beberapa lokasi baru.
Di antara opsi tersebut adalah kawasan Pasar Basah dekat Stadion Trenggalek serta beberapa aset daerah lainnya.
Sementara itu, lahan yang sebelumnya diusulkan di kawasan Dilem Wilis diminta untuk direvisi.
“Tanah yang kita usulkan kemarin di Dilem Wilis diminta revisi. Sekarang kita siapkan beberapa opsi aset daerah. Mana yang paling cocok, nanti dipilih. Kita tetap ikhtiar karena program ini penting,” tegas Mas Ipin.
Sebagai informasi, Trenggalek sebelumnya telah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Sosial untuk mempercepat pelaksanaan program ini, dengan catatan adanya lahan dan bangunan siap pakai.
Namun, perubahan daftar prioritas dari pemerintah pusat membuat proyek harus ditunda.
Meski tidak terealisasi tahun ini, Pemkab Trenggalek tetap berkomitmen mewujudkan program Sekolah Rakyat.
Mas Ipin menyatakan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan kementerian terkait agar Trenggalek tetap termasuk dalam gelombang pembangunan tahap kedua.
“Kalaupun tahun ini belum bisa, ya tahun depan harus jalan. Karena Trenggalek sudah resmi masuk daftar tahap pertama dulu. Sekarang tinggal menunggu kesiapan lahan dan penetapan lokasi,” pungkasnya.
Hingga saat ini, Pemkab Trenggalek masih menunggu hasil finalisasi dari Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial terkait calon lokasi baru yang telah diajukan. (kho)
Editor : Akhmad Nur Khoiri