Trenggaleknjenggelek - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memilih tidak mengambil sikap tegas dalam sengketa kepemilikan 13 pulau antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung. Pemprov menyerahkan sepenuhnya penyelesaian konflik batas wilayah ini kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Lilik Pudjiastuti, mengatakan bahwa penentuan status administratif pulau-pulau tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Yang menentukan bukan kami, tapi Kemendagri. Kami nanti akan koordinasikan lagi dengan Kemendagri, karena hal itu kewenangan Kemendagri," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (18/6/2025).
Menurut Lilik, Pemprov Jatim telah menyampaikan laporan resmi terkait polemik ini ke Kemendagri. Namun hingga pertengahan Juni 2025, belum ada informasi pasti kapan akan digelar pertemuan lanjutan antara kedua kabupaten bersama pemerintah pusat.
“Yang akan melakukan koordinasi adalah Kemendagri, sedangkan Pemprov sudah melaporkan,” tegasnya.
Polemik ini mencuat karena perbedaan dokumen legal yang dimiliki masing-masing daerah. Dalam Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022, ke-13 pulau yang disengketakan tercatat sebagai bagian dari Kabupaten Tulungagung. Sementara itu, Perda Provinsi Jatim Nomor 10 Tahun 2023 dan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW menyatakan wilayah itu masuk dalam administratif Trenggalek.
Dalam pertemuan terakhir antara Kemendagri dan Pemprov Jatim pada Desember 2024, berita acara menyebutkan bahwa pulau-pulau tersebut merupakan bagian dari Trenggalek. Namun hingga kini, belum ada keputusan final yang bersifat mengikat.(jaz)
Editor : Zaki Jazai