Trenggaleknjenggelek — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk aktif menyelesaikan sengketa batas wilayah 13 pulau di perairan selatan antara Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung.
Deni menilai langkah Pemerintah Provinsi sejauh ini belum cukup tegas dalam mengawal kepentingan daerah, khususnya Trenggalek, yang telah lebih dulu mengklaim kepemilikan pulau-pulau tersebut berdasarkan data historis dan kesepakatan lintas lembaga.
“Pemprov tidak boleh lepas tangan. Jika sebelumnya sudah disepakati bahwa pulau-pulau itu masuk Trenggalek, maka harus dikawal sampai tuntas. Jangan sampai ada keputusan sepihak yang mengabaikan kesepakatan resmi,” tegas Deni dalam keterangan pers di Surabaya.
Deni mempertanyakan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 300 Tahun 2025 yang menetapkan 13 pulau tersebut masuk wilayah Kabupaten Tulungagung. Menurutnya, keputusan ini mengingkari hasil rapat resmi yang digelar pada 11 Desember 2024 di Kementerian Dalam Negeri.
“Rapat itu melibatkan Kemendagri, BIG, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pemerintah Provinsi. Berita acara jelas menyebutkan 13 pulau itu bagian dari Trenggalek. Lalu kenapa tiba-tiba dipindah ke Tulungagung? Ada apa di balik ini?” kata Deni.
Politikus PDIP ini juga menyinggung kemungkinan adanya potensi sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi, di sekitar gugusan pulau yang disengketakan. Ia mengingatkan agar persoalan ini tidak diseret ke dalam kepentingan tersembunyi segelintir pihak.
“Jangan sampai ini jadi rebutan diam-diam yang merugikan masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah harus transparan dalam setiap tahapan pengambilan keputusan,” ujarnya.(jaz)
