Trenggaleknjenggelek – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Trenggalek kembali menunjukkan komitmennya dalam menekan angka pengangguran dan menciptakan tenaga kerja berkualitas.
Salah satunya lewat pelatihan kerja berbasis kompetensi yang digelar tahun ini, dengan melibatkan lima jurusan berbeda dan total peserta sebanyak 100 orang.
Lima bidang pelatihan yang diselenggarakan meliputi tata rias, tata busana (menjahit), tata boga, teknik pengelasan, dan barbershop.
Masing-masing kelas pelatihan diikuti 20 peserta. Para peserta akan menempuh pelatihan selama kurang lebih 18 hari, dan akan mendapatkan dua sertifikat sekaligus—yakni dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek, Heri Julianto, menyampaikan bahwa pelatihan ini dirancang secara serius untuk membekali peserta dengan keahlian nyata dan relevan di dunia kerja.
Baca Juga: Petani Trenggalek Sumringah, Bulog Serap Gabah Rp 6.500 per Kg Sesuai Inpres Prabowo
"Pelatihan kerja itu ada banyak macamnya, tapi yang kami dorong adalah pelatihan berbasis kompetensi. Artinya, peserta tidak hanya belajar, tapi juga benar-benar diuji sampai mereka punya skill yang bisa digunakan langsung di lapangan," ujar Heri saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/7/2025).
Dalam pelaksanaan pelatihan ini, Disperinaker menggandeng sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan institusi pendidikan kejuruan.
LPK Sanita menjadi mitra untuk pelatihan barbershop dan tata rias, sementara LPK Tatik Modes menangani pelatihan menjahit.
Untuk teknik pengelasan, Disperinaker bekerja sama dengan SMK Negeri 2 Trenggalek karena keterbatasan fasilitas pelatihan yang dimiliki OPD tersebut.
“Kerja sama ini menjadi solusi agar pelatihan bisa tetap berjalan optimal meski sarana kami terbatas,” terang Heri.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa para peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program dinyatakan 100 persen kompeten berdasarkan evaluasi. Pihaknya optimistis tahun ini capaian itu bisa kembali terulang.
Sebagai bentuk monitoring lanjutan, Dinas Perinaker juga membentuk grup khusus yang berfungsi untuk menjembatani lulusan pelatihan dengan para instruktur maupun pemerintah jika di kemudian hari peserta menghadapi kendala di dunia kerja.
“Sertifikat BNSP ini penting karena berlaku secara nasional, bahkan bisa jadi modal untuk bekerja di luar daerah atau luar negeri,” imbuh Heri.
Meski program pelatihan ini terus digalakkan, Heri tak menampik bahwa Trenggalek masih memiliki kendala struktural, terutama karena belum memiliki UPT Balai Latihan Kerja (BLK) sendiri.
Ia berharap ke depan pemerintah pusat dapat segera memberikan rekomendasi pendirian UPT BLK di Trenggalek.
“Kalau tidak punya UPT BLK, kita hanya bisa mengandalkan APBD Kabupaten yang jumlahnya terbatas. Dengan adanya BLK, kita bisa akses program dari pusat dan provinsi. Minimal kita tidak ketinggalan jauh dari kabupaten/kota lain,” pungkas Heri. (kho)
Editor : Akhmad Nur Khoiri