Trenggaleknjenggelek – Rencana pendirian Sekolah Rakyat di Kabupaten Trenggalek mulai menunjukkan progres.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, mengungkapkan bahwa lahan baru telah disiapkan di sekitar Pasar Basah, sebagai alternatif dari rencana awal yang akan dibangun di kawasan Dilem Wilis, Kecamatan Bendungan.
Menurut Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu, perubahan lokasi dilakukan karena proses perizinan di Dilem Wilis belum menemui titik terang.
Baca Juga: Lama Terbengkalai, Pemkab Trenggalek Berencana Sulap Terminal Durenan
Sebagai gantinya, Pemkab Trenggalek kini menyiapkan lahan seluas 7 hektar yang berada berdampingan dengan aset hibah untuk Kejaksaan Negeri Trenggalek.
"Lokasi Sekolah Rakyat akan berada di sebelah pasar basah, berhimpitan dengan tanah hibah untuk Kejaksaan. Luasnya sekitar 7 hektar," terang Mas Ipin.
Baca Juga: PPDB Minim Pendaftar, DPRD Trenggalek Dorong Evaluasi Kualitas Pendidikan Dasar
Sambil menunggu proses pembangunan fisik sekolah rampung, Balai Latihan Kerja (BLK) Trenggalek di bawah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perinaker) dipilih sebagai tempat pembelajaran sementara.
Saat ini, pengosongan dan pembersihan lokasi di BLK sudah dilakukan agar dapat digunakan oleh calon peserta Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Dishub Trenggalek Rancang Jalur Satu Arah di Jalan Panglima Sudirman, Dorong Ekonomi dan Estetika Kota
Dinas Perinaker sendiri untuk sementara dipindahkan ke aula Dinas Pekerjaan Umum agar proses belajar-mengajar di BLK bisa segera dimulai.
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari prioritas nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Tujuannya, memberi akses pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan struktural.
"Yang sekolah di sana nanti tentu dari keluarga miskin, khususnya Desil I dan II. Kita akan buka SD, SMP, hingga SMA. Sementara ini proses pembelajaran kita pusatkan di BLK dengan sistem kurikulum yang fleksibel," imbuh Bupati.
Mas Ipin menekankan bahwa konsep pembelajaran di Sekolah Rakyat tidak terpaku pada tahun ajaran konvensional.
Siswa bisa masuk kapan saja, mirip dengan sistem kredit semester, agar lebih adaptif terhadap kondisi anak-anak putus sekolah.
"Masuknya tidak harus Juni atau Juli. Ini solusi bagi mereka yang telat mendaftar karena harus bekerja lebih dulu atau alasan lain. Arahan dari Presiden memang seperti itu," lanjutnya.
Ia juga menepis kekhawatiran sekolah formal akan kehilangan peserta didik.
Menurutnya, hanya mereka yang benar-benar miskin yang akan diterima di Sekolah Rakyat, sehingga jalur reguler tetap dibutuhkan.
"Tidak semua anak bisa masuk ke Sekolah Rakyat. Jadi sekolah reguler tidak perlu khawatir tidak kebagian murid," tegas Mas Ipin.
Proses penjaringan peserta didik mulai dilakukan tahun ini, namun pelaksanaan penuh masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Pemkab Trenggalek terus menyiapkan segala infrastruktur pendukung, termasuk melakukan pengurugan lahan yang sebelumnya berupa sawah.
"Kita harus siapkan lahan yang siap bangun. Karena sebagian besar masih tanah basah, kita mulai lakukan pengurugan. Yang penting pusat sudah perintahkan siapkan, maka kita laksanakan," tutupnya. (kho)
