Trenggaleknjenggelek – Suasana berbeda terlihat di halaman SMAN 1 Kampak sejak pagi sekitar pukul 07.00 Selasa (26/8/2025). Pasalnya, ratusan siswa sekolah yang berada di, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak yang seharusnya melakukan kegiatan belajar dalam jaringan (Daring) karena para guru melaksanakan rapat, malah melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menyuarakan keresahan terkait pengelolaan dana komite dan sumbangan wali murid yang dinilai tidak transparan.
Berdasarkan pantauan Jawa Pos Radar Trenggalek di lokasi, terlihat sekitar 200 siswa dari jumlah siswa keseluruhan sebanyak 385 anak tersebut melakukan aksi. Mereka kompak dengan mengenakan kaos atau baju hitam dan celana abu-abu khas SMA menuju ke halaman sekolah. Setibanya di halaman sekolah mereka sambal membawa spandung, dan menyuarakan tuntutan yang intinya protes dari bentuk kekecewaan mendalam terhadap sistem pengelolaan dana di sekolah.
Setelah menyuarakan tuntutan para siswa mulai kehilangan kesabaran lantaran menunggu Kepala Sekolah, Bahtiar Kholili tidak kunjung menemui para siswa untuk memberi penjelasan. Barulah setelah kepala sekolah didampingi seorang guru menemui, para siswa mulai tenang. Namun sesekali mereka berteriak dan membunyikan sepeda motornya dengan knalpot bersuara nyaring ketika mendengar jawaban dari kepala sekolah, atau guru yang mendampinginya dirasa kurang tepat atau berbelit-belit.
“Sebenarnya keinginan kami simple, kepala sekolah atau guru pengelola dana sumbangan itu membeberkan untuk apa sumbangan yang selama ini ditarik,” ungkap salah satu siswa yang menyuarakan aksi Lusiana Putri.
Siswi kelas XII tersebut menambahkan, sebab aksi tersebut lahir karena banyak aliran dana yang dipungut dari siswa yang tidak ada kejelasannya. Dana itu, mulai dari amal jariyah, infaq Jumat, hingga tabungan akhirat untuk pembangunan masjid. Namun, keberadaan dana tersebut tidak pernah jelas penggunaannya.
“Di sini sebenarnya banyak sekali infak dan sejenisnya, tapi tidak tahu uangnya ke mana. Sebab yang kami rasakan, kalau ada lomba, siswa selalu pakai uang pribadi. Guru pun kadang harus keluar biaya sendiri,” ungkap Lusiana.
Hal senada disampaikan Suci Nurma, siswa lainnya. Dia menambahkan sebenarnya inti tuntutan mereka hanya meminta kejelasan dana komite.
“Kita hanya menuntut kejelasan dana itu dikeluarkan untuk apa saja, tidak lebih. Karena penjelasan yang diberikan cenderung berbeluit, dugaan kami, dana itu banyak yang diselewengkan,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, para siswa menyerahkan sepuluh tuntutan kepada kepala sekolah. Intinya, mereka mendesak adanya transparansi penggunaan sumbangan komite yang selama ini dipungut secara rutin.
Menurut mereka, laporan keuangan tidak pernah dipublikasikan secara terbuka, sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan.
Siswa juga menyoroti tidak adanya dukungan sekolah ketika mengikuti perlombaan. Selama ini, biaya transportasi maupun perlengkapan lomba kerap ditanggung secara pribadi, bahkan tidak jarang guru yang akhirnya harus menalangi.
Kondisi itu, menurut mereka, bertolak belakang dengan kewajiban membayar iuran bulanan maupun infaq jariyah yang seakan tanpa henti diminta pihak sekolah.
Baca Juga: Pesanan Maket Menurun Jelang HUT ke-831 Trenggalek, Pengrajin Tetap Maksimalkan Produksi
Tuntutan lain adalah penghentian pemotongan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP). Siswa penerima KIP menegaskan seharusnya bantuan tersebut diterima utuh, bukan justru dipangkas untuk keperluan yang tidak jelas.
Mereka juga meminta agar siswa penerima KIP tidak lagi dipaksa membayar iuran tambahan maupun amal jariyah, sebab hal itu dinilai bertentangan dengan semangat bantuan pemerintah yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu.
Selain itu, para siswa menuntut adanya penghargaan bagi teman-teman mereka yang berhasil meraih prestasi. Menurut mereka, sekolah seharusnya memberi apresiasi agar semangat juang para siswa tetap terjaga, bukan justru mengabaikan.
Mereka juga mendesak adanya keadilan dalam penetapan besaran iuran, karena selama ini jumlah yang dibebankan berbeda-beda dan kerap memberatkan sebagian siswa maupun wali murid.
Dalam pernyataan sikapnya, siswa bahkan menegaskan bila tuntutan tersebut tidak segera direspons dengan jelas, mereka siap melakukan mogok sekolah. Bahkan ada desakan agar pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan dana segera dipindahkan dari lingkungan sekolah, supaya tidak kembali menimbulkan keresahan
Sedangkan janggalan muncul setelah membayar, ketika para siswa meminta bukti selalu tidak di kasih, dengan dalih nanti ketahuan oknum-oknum tertentu. Hal itulah yang semakin menambahkan kecurigaan. Apalagi sumbangan yang dipatok sekolah aba beberapa jenis, seperti dana sumbangan untuk siswa baru sebelumnya per tahun dulu pihak sekolah mematok sebesar Rp 1 juta, tapi ketika di protes turun menjadi Rp 500 ribu, belum lagi dana SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) yang dibayar sebesar Rp 65 ribu setiap bulan.
”Juga ada sumbangan tabungan akhirat yang dimintai setiap penerimaan raport akhir semester dan tengah semester, jadi satu tahun ada empat kali. Semua itu penggunaanya tidak jelas, makanya kami menuntut transparansinya,” jelas siswi yang juga kelas XII itu. (jaz)
