TRENGGALEKNJENGGELEK – Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Trenggalek tahun 2025 masih rendah.
Hingga Agustus, serapan anggaran baru mencapai Rp 10,27 miliar atau sekitar 31 persen dari total Rp 32,82 miliar.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Trenggalek, Rubianto, menjelaskan kondisi ini umum terjadi setiap tahun.
Pasalnya, sebagian besar program masih berjalan dan baru selesai menjelang akhir tahun.
“Serapan DBHCHT masih rendah karena banyak yang digunakan untuk pembangunan fisik jalan yang masih berproses, sekaligus pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai), jaminan kesehatan juga masih berjalan sampai akhir tahun,” kata Rubianto, Senin (8/9/2025).
Ia optimistis serapan akan optimal pada akhir tahun, sebagaimana terjadi pada 2024 lalu.
Dari alokasi Rp 26 miliar, hanya tersisa Rp 1 miliar yang menjadi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SILPA tersebut tidak hangus, melainkan ditambahkan ke anggaran tahun berikutnya.
Rubianto menegaskan penggunaan DBHCHT sudah diatur secara ketat melalui empat program utama, yakni kegiatan masyarakat non-bantuan, kegiatan bantuan, penegakan hukum, serta kesehatan. Dari keempat pos tersebut, bidang kesehatan menjadi penerima anggaran terbesar.
“Di Trenggalek, pos kesehatan mendapatkan alokasi Rp 15,17 miliar. Jumlah itu sebanding dengan banyaknya program yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana,” jelasnya.
Program kesehatan yang dibiayai DBHCHT mencakup pelayanan kesehatan gigi masyarakat, vaksinasi di fasilitas kesehatan, rehabilitasi serta pemeliharaan puskesmas.
Selain itu, anggaran juga dipakai untuk pengadaan alat kesehatan di RSUD dr. Soedomo dan RSUD Panggul.
Menurut Rubianto, wajar jika bidang kesehatan menyerap anggaran paling besar dibanding pos lainnya, mengingat kebutuhan program yang luas dan menyangkut pelayanan dasar masyarakat. (kho)
Editor : Akhmad Nur Khoiri