Trenggaleknjenggelek - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek memberikan peringatan tegas kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra agar tidak lagi menjadikan penyusunan program dan rencana anggaran sekadar formalitas tahunan. Dewan menilai banyak program yang belum menyentuh persoalan riil dan masih bersifat rutinitas.
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, M. Husni Tahir Hamid, mengatakan, hasil rapat kerja bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) serta Bagian Hukum Setda menunjukkan masih lemahnya capaian kinerja OPD.
“Permasalahan yang ada seharusnya dijadikan dasar evaluasi terhadap capaian tahun sebelumnya. Dari situ bisa dilihat, apakah kendalanya di anggaran atau di sumber daya manusianya,” jelas Husni.
Ia menegaskan, penyusunan program kerja ke depan harus berbasis hasil evaluasi, bukan hanya rutinitas administrasi tahunan. Husni mencontohkan, beberapa kegiatan Dispendukcapil dilaporkan selesai 100 persen, padahal di lapangan masih ada pekerjaan yang belum rampung.
“Masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan tahun ini, tapi sudah dilaporkan selesai seratus persen. Seharusnya sisa pekerjaan itu dihitung ulang dan ditambahkan sebagai target tahun berikutnya,” tegasnya.
Selain capaian program, Komisi I juga menyoroti usulan penambahan pegawai yang dinilai tidak realistis. Menurut Husni, setiap rencana penambahan aparatur harus disertai analisis jabatan (Anjab) dan beban kerja yang jelas.
“Kalau pegawai yang ada saja belum maksimal, lalu mau menambah 1.300 orang untuk apa? Itu harus dikaji secara matang, jangan hanya berdasarkan permintaan,” ujarnya.
Sorotan lain juga ditujukan kepada Bagian Hukum Setda yang dinilai belum menyesuaikan rencana anggaran dengan kebutuhan nyata di lapangan.
“Bagian hukum dianggarkan Rp 100 juta, tapi kegiatan yang dijalankan banyak. Ini jelas tidak seimbang. Yang memploting anggaran harus memahami kebutuhan kerja di unit itu,” tambahnya.
Husni menilai, sebagian besar rencana kerja OPD tahun 2026 masih bersifat rutinitas dan belum sejalan dengan arah kebijakan besar daerah, termasuk target zero carbon dalam RPJMD Trenggalek.
“Kesimpulannya, perlu evaluasi serius terhadap perencanaan dan penganggaran. Dengan kondisi fiskal yang terbatas, setiap program harus benar-benar membawa manfaat nyata dan mendorong perbaikan kinerja daerah,” pungkasnya.(Jaz)
