TRENGGALEK – Para organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek harus bekerja lebih giat lagi. Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek memberi peringatan keras para OPD mitra agar tidak menjadikan penyusunan program dan rencana anggaran sekadar formalitas tahunan.
Peringatan itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, M. Husni Tahir Hamid, usai rapat kerja bersama dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) serta bagian hukum sekretariat daerah.
Husni menilai hingga saat ini masih banyak OPD di Trenggalek belum menunjukkan capaian kinerja signifikan. Beberapa di antaranya bahkan dinilai belum mampu menyusun rencana kerja yang menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah yang terbatas.
“Permasalahan yang ada seharusnya dijadikan dasar evaluasi terhadap capaian tahun sebelumnya. Dari situ bisa dilihat, apakah kendalanya di anggaran atau di sumber daya manusianya,” ujar Husni, Jumat (19/10/2025).
Dia menegaskan, penyusunan program kerja ke depan harus berbasis pada hasil evaluasi kinerja, bukan hanya rutinitas. Capaian kinerja dispendukcapil menjadi salah satu contoh yang disorot karena dinilai belum maksimal.
“Masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan tahun ini, tapi sudah dilaporkan selesai seratus persen. Seharusnya sisa pekerjaan itu dihitung ulang dan ditambahkan sebagai target tahun berikutnya,” tegasnya.
Selain persoalan capaian program, komisi I juga menyoroti usulan penambahan pegawai yang dinilai tidak realistis. Husni meminta agar setiap usulan tambahan pegawai disertai analisis jabatan (anjab) dan beban kerja yang jelas.
“Kalau pegawai yang ada saja belum maksimal, lalu mau menambah 1.300 orang untuk apa? Itu harus dikaji secara matang. Jangan hanya berdasarkan permintaan,” ujarnya.
Tak hanya dispendukcapil, bagian hukum setda juga mendapat perhatian. Husni menilai perencanaan anggaran yang disusun bagian tersebut belum sejalan dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Bagian hukum dianggarkan Rp 100 juta, tapi kegiatan yang dijalankan banyak. Ini jelas tidak seimbang. Mem-plotting anggaran harus memahami kebutuhan kerja di unit itu,” katanya.
Menurut dia, hasil pembahasan komisi I kali ini menunjukkan sebagian besar rencana kerja OPD tahun 2026 masih bersifat rutinitas dan belum menyentuh arah kebijakan besar daerah, termasuk target zero carbon dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek.
“Kesimpulannya, perlu evaluasi serius terhadap perencanaan dan penganggaran. Dengan kondisi fiskal yang terbatas, setiap program harus benar-benar membawa manfaat nyata dan mendorong perbaikan kinerja daerah,” pungkas Husni. (jaz/c1/din)
