TRENGGALEK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah menyiapkan langkah strategis untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Langkah efisiensi dan pengutamaan program pelayanan dasar menjadi sorotan utama.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi mengatakan, pembahasan pelaksanaan kegiatan 2026 dilakukan usai rapat paripurna yang membahas jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perda APBD 2026.
Menurut dia, efisiensi belanja pegawai perlu dilakukan secara terukur agar program kerakyatan di Trenggalek tidak terdampak pemangkasan anggaran.
“Kesimpulannya, banyak pertanyaan dari fraksi terkait efisiensi anggaran dan infrastruktur. Apalagi, kami sudah mendapat kepastian adanya pemotongan anggaran untuk Kabupaten Trenggalek,” ujar Doding, Kamis (16/10/2025).
Dia menjelaskan, dana transfer dari pemerintah pusat untuk tahun 2026 turun signifikan.
Total penurunan mencapai Rp 153 miliar. Namun setelah ada tambahan dana sekitar Rp 33 miliar, maka pengurangan bersihnya menjadi Rp 120 miliar.
“Yang berkurang, pertama dana desa sebesar Rp 24 miliar, lalu dana bagi hasil turun Rp 47 miliar, termasuk bagi hasil cukai dari Rp 32 miliar menjadi nol. Selain itu, dana bagi hasil sumber daya alam juga turun Rp 14 miliar,” terang Doding.
Selain itu, dana alokasi umum (DAU) yang sebagian besar digunakan untuk gaji pegawai dan operasional juga ikut menurun.
Kondisi tersebut diperparah dengan beban tambahan akibat gaji rekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) terakhir yang harus ditanggung daerah sebesar Rp 43 miliar.
“Insentif fiskal juga nol, padahal tahun ini kita dapat Rp 31 miliar,” jelasnya.
Meski demikian, Doding menyebut ada sisi positif dari penyesuaian fiskal tersebut.
Dana alokasi khusus (DAK) nonfisik untuk tunjangan profesi guru naik Rp 15 miliar serta tambahan DAK infrastruktur sebesar Rp 19 miliar.
“Total kenaikan itu menutup sebagian dari pengurangan dana, jadi dari minus Rp 153 miliar menjadi minus Rp 120 miliar,” jelasnya.
Dengan asumsi APBD 2026 sekitar Rp 1,9 triliun dan tambahan pinjaman Rp 106 miliar, Doding menegaskan DPRD mendorong TAPD menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keberlanjutan program prioritas daerah.
“Kalau kita harus mengencangkan sabuk, ya kita kencangkan. Tapi, program untuk rakyat tetap harus jalan. Belanja birokrasi yang akan kita perketat,” pungkasnya.(jaz/c1/din)
Editor : Didin Cahya Firmansyah