TRENGGALEK – Pemkab Trenggalek terus memperkuat standar keamanan pangan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan keamanan pangan bagi 34 pengelola SPPG di bawah koordinasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Trenggalek.
Sekda Trenggalek, Edy Soepriyanto, mengatakan pelatihan ini menjadi salah satu syarat penting agar dapur SPPG dapat beroperasi secara resmi sesuai ketentuan.
“Pelatihan keamanan pangan itu sudah dilakukan kepada 34 SPPG. Selanjutnya tinggal persyaratan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) yang belum semua terpenuhi, nanti akan kita dorong,” ujar Edy, Senin (27/10/2025).
Dia menjelaskan, SLHS merupakan dokumen wajib bagi usaha sektor pangan untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar higienitas dan keamanan.
Untuk kewenangan penerbitannya berbeda tergantung skala usaha.
“Kalau usaha mikro, kewenangan penerbitan SLHS ada di bupati. Tapi kalau usaha menengah ke atas, itu menjadi kewenangan provinsi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinkesdalduk KB Trenggalek, dr Sunarto, menuturkan pelatihan keamanan pangan ditujukan bagi penjamah pangan di tempat pengelolaan makanan siap saji.
“Pelatihan ini diikuti oleh 34 pengelola SPPG dan penjamah pangan. Ada tujuh materi yang diberikan," katanya.
"Yaitu kebijakan keamanan pangan, cemaran dan penyakit bawaan pangan, pemeliharaan lingkungan kerja, pembersihan dan sanitasi peralatan, higiene perorangan, tahapan proses produksi, serta gizi pangan,” imbuhnya.
Melalui pelatihan tersebut, pihaknya berharap para pengelola SPPG mampu menjaga mutu makanan agar tetap aman dan layak konsumsi, sekaligus mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan.
“Harapan kami, seluruh pengelola dapur SPPG benar-benar memahami pentingnya keamanan pangan. Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga tanggung jawab moral karena menyangkut kesehatan anak-anak,” pungkasnya.(jaz/rka)
Editor : Didin Cahya Firmansyah