TRENGGALEK– Ruang terbuka umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkarya jumlahnya masih terbatas di Trenggalek.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disipus) Kabupaten Trenggalek, Endah Susilowati menyampaikan bahwa, keberadaan ruang terbuka tersebut penting karena mampu menjadi sarana bagi warga untuk berkarya sekaligus mengembangkan minat literasi.
Endah menjelaskan bahwa kini Perpustakaan Daerah (Perpusda) Trenggalek bukan lagi sekadar tempat meminjan dan membaca buku.
Namun, juga tempat untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat dari perpustakaan itu sendiri.
“Kalau dulu kan perpus paradigmanya itu untuk pinjam-meminjam buku, membaca buku, kalau sekarang, yang digembor-gemborkan pemerintah, perpustakaan juga tempat mengimplemntasikan ilmu,” terangnya Kamis (6/11/2025).
Dia mengungkapkan bahwa perpusda cukup sering mendapatkan kunjungan baik dari sekolah maupun dari komunitas-komunitas literasi.
Bahkan, terkadang digunakan untuk latihan pentas seni oleh para siswa yang ada di Trenggalek.
Namun, perpusda sekarang tempatnya cukup sempit untuk menampung komunitas yang besar.
Perpusda setidaknya dapat menampung sekitar 55 pengunjung apabila tidak menggunakan bangku dan kursi.
“Di sini kira-kira bisa menampung 55 orang kalau lesehan,” ujarnya.
Sementara itu, permintaan kunjungan ke perpusda terus berdatangan.
Endah mengatakan bahwa disipus kini hanya dapat melayani sebatas kemampuan karena adanya efisiensi anggaran.
Baca Juga: Penerima Bansos di Trenggalek Fluktuatif dan Bakal Segera Cair untuk Kuartal IV
Maka karena itu masyarakat memerlukan tempat terbuka publik yang bisa dipakai untuk berkresi oleh siapapun.
Masyarakat pada akhirnya meminjam tempat di disipus.
“Di sini itu, misalkan Sabtu ada yang meminjam tempat, kaya diskusi, latihan nari, komunitas keluarga.” Ungkapnya.
Endah berharap pemerintah dapat menghadirkan public space yang respresentatif seperti gedung literasi.
Hal ini disebabkan lantaran gedung yang biasa diapakai untuk kegiatan, Gedung Bhawarasa merupakan gedung pemerintah yang perlu perijinan dan prosedural.
“Kalau kita punya gedung literasi, kan enak mereka bisa menggunakan itu, tanpa administrasi yang berbelit-belit,” jelasnya
Dia menilai dengan adanya gedung literasi yang open publik akan membawa sejuta manfaat bagi masyarakat, karena bisa dijadikan tempat pelatihan ataupun tempat les membaca anak yang gratis.
Namun, di sisi lain dia juga menjelaskan untuk pembangunan gedung baru membutuhkan DED dan sertifikat yang juga memerlukan anggaran.
“Cuman, pemerintah belum meberikan akses ke kita untuk DED (detailed engineering design) dan sertifikat tanah milik pemerintah, kan butuh duit ya,” jelasnya.
Endah menambahkan bahwa pembangunan gedung literasi sebenarnya dapat diwujudkan melalui dana alokasi khusus (DAK).
Namun, hingga sekarang disipus mendapatkan DAK sekitar Rp 5 miliar untuk rehabilitasi.
“Gedung ini (perpusda) kita dapaetnya dari dana DAK tapi di rehabilitasi dan maksimal Rp 5 miliar. Namun, ada satu lagi yang belum kita dapat yakni pembangunan,” pungkasnya.
Editor : Didin Cahya Firmansyah