Trenggaleknjenggelek – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek menyetujui rencana pinjaman daerah sebesar Rp 70 miliar untuk tahun anggaran 2026. Persetujuan tersebut diberikan setelah DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mencapai kesepakatan dalam pembahasan resmi.
Pinjaman itu diputuskan dengan satu catatan penting yaitu Pemkab Trenggalek diminta fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan dan drainase, serta sektor pariwisata yang dinilai mampu mendorong pendapatan daerah.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan nilai pinjaman Rp 70 miliar merupakan hasil koreksi atas rencana sebelumnya yang mencapai Rp 106 miliar. Menurutnya, penyesuaian diperlukan agar sesuai dengan kondisi fiskal daerah.
“Karena tahun 2025 belum bisa dilaksanakan, akhirnya digabung dengan 2026. Semula rencananya 2025 Rp 56 miliar dan 2026 Rp 50 miliar. Tapi setelah kita hitung kemampuan keuangan daerah, disepakati menjadi Rp 70 miliar,” jelas Doding.
Ia memastikan perubahan angka pinjaman dari Rp 50 miliar menjadi Rp 70 miliar dalam dokumen KUA-PPAS tidak menyalahi aturan. “Tidak masalah, karena PP terbaru memperbolehkan perbaikan selama proses pembahasan APBD,” tegasnya.
Doding menyampaikan, DPRD menekankan agar pinjaman yang disetujui benar-benar diarahkan pada proyek-proyek prioritas. Dari total pinjaman, sekitar Rp 40 miliar akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan perbaikan drainase.
“Untuk jalan ada sekitar 15 titik, termasuk drainase di kawasan perkotaan yang kerap meluap, seperti di Jalan Panglima Sudirman,” ujarnya.
Sementara itu, sekitar Rp 30 miliar dialokasikan untuk pengembangan sektor pariwisata. Sejumlah destinasi yang akan mendapat sentuhan antara lain Pantai Simbaronce, Pasir Putih dan Pantai Prigi, serta satu titik pengembangan wisata baru.
Menurut Doding, investasi pada infrastruktur wisata diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pinjaman tersebut direncanakan dicicil hingga 2029 dengan total bunga sekitar Rp 9 miliar.
Selain pinjaman daerah, DPRD juga mendorong Pemkab menambah anggaran emergensi jalan dalam APBD 2026. Tambahan sekitar Rp 20 miliar disiapkan untuk menopang program jalan mantap sekaligus menangani kerusakan akibat bencana.
Dengan persetujuan pinjaman ini, DPRD menegaskan komitmennya untuk memastikan pembangunan yang dilakukan Pemkab Trenggalek benar-benar menyasar kebutuhan dasar masyarakat dan memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita sudah hitung bunganya. Harapannya, lewat peningkatan infrastruktur wisata, pendapatan daerah juga ikut naik,” ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Trenggalek ini.(Jaz)
Editor : Zaki Jazai