TRENGGALEK – Pinjaman anggaran dana luar tampaknya merupakan hal yang relevan untuk proses pembangunan infrastruktur.
Pasalnya, kondisi infrastruktur khususnya jalan milik Kabupaten Trenggalek masih jauh dari ideal.
Dari total panjang jalan sekitar 850 kilometer (km), tingkat kemantapan baru mencapai 66 persen.
Artinya, hampir 300 km jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak dan membutuhkan penanganan segera.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Trenggalek, Anjang Purwoko menyebut keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab lambannya peningkatan infrastruktur dasar tersebut.
“Kondisi jalan kita kerusakannya cukup besar, kemantapan kita 66 sekian persen. Dari 850 kilometer, hampir 300 kilometer mengalami kerusakan yang signifikan,” ujar Anjang, Kamis (13/11/2025) sore.
Anjang menjelaskan, minimnya anggaran rutin membuat pemkab harus mencari skema pendanaan lain agar perbaikan jalan bisa berjalan lebih cepat.
Salah satunya melalui tambahan dana alokasi khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat.
Trenggalek mendapatkan DAK fisik Rp 19 miliar (M) untuk dua proyek, yaitu peningkatan ruas Jalan Malasan–Durenan menuju perbatasan Tulungagung, dan pembangunan Jembatan Bangunsari di Kecamatan Pule.
“Alhamdulillah kemarin sudah terverifikasi dan terakomodir oleh pemerintah pusat. Saat ini kami sedang menyiapkan dokumen perencanaannya,” jelasnya.
Selain DAK, pemkab juga menyiapkan rencana pengajuan pinjaman daerah yang semula sebesar Rp 106 M, dan kini disetujui sekitar Rp 70 M.
Dana itu direncanakan untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan rusak dan membangun akses baru menuju RSUD dr Soedomo.
Rute alternatif tersebut akan menghubungkan simpang tiga Hotel Widowati ke arah barat hingga rumah sakit, sehingga mempercepat mobilitas ambulans dan masyarakat.
“Harapannya bisa menjadi akses ambulans ke rumah sakit, karena selama ini jalan eksisting di Jalan dr Soetomo sering padat, terutama saat jam sekolah,” ungkapnya.
Dengan kondisi jalan rusak mencapai hampir sepertiga dari total jaringan, Anjang menegaskan, bahwa percepatan pembangunan infrastruktur wajib dilakukan untuk menjaga konektivitas antar wilayah dan mendukung aktivitas ekonomi di Trenggalek.
“Dengan tambahan pembiayaan ini kaki berharap, baik dari pusat maupun skema pinjaman, mampu mendorong peningkatan jalan mantap dalam beberapa tahun ke depan,“ pungkasnya.(jaz/din)
