TRENGGALEK — Polemik layanan solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 5466304 Terminal Bus Surodakan Trenggalek milik PT Kwalitas Energi Trenggalek (JET) kembali mencuat setelah keluhan warga viral di media sosial.
Dalam unggahan itu, pengguna jalan menyebut SPBU di dekat Terminal Trenggalek itu menolak pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar dari kendaraan umum dan pribadi, tetapi tetap melayani Bus Bagong.
Tak ayal hal tersebut membuat pemilik akun kecewa SPBU milik Pemkab Trenggalek itu, sebab memprioritaskan atau memilih milih pelanggan.
Sehingga pemilik akun menilai hal tersebut merupakan tindakan diskriminasi. Padahal sama-sama membutuhkan. Namun ternyata hal tersebut telah sesuai prosedur.
Kepala SPBU 5466304 / Terminal Surodakan Trenggalek Kurniatri Baskoro Edi, menegaskan bahwa tidak ada praktik diskriminasi.
Dia menyebut pembatasan pelayanan dilakukan karena sisa stok solar berada di bawah ambang aman.
Sebab jika BBM termasuk bio solar dalam tangki penampungan tinggal sedikit, apalagi di bawah 1.000 liter, pengelola SPBU wajib mengutamakan kendaraan layanan publik.
“Kendaraan layanan publik itu termasuk ambulans, mobil sampah, damkar, dan Bus Bagong yang memang sudah deposit lebih dulu,” ujarnya, Senin (1/12/2025).
Memang SPBU memahami masih banyak masyarakat salah paham soal stok yang dianggap masih banyak.
Padahal, SPBU wajib menyisakan minimal 600 liter agar operasional tetap berjalan jika pasokan Pertamina terlambat.
Sebab jika stok sudah 600 liter maka BBM yang ada tidak bisa dipompa keluar, hal ini untuk menjaga kualitas untuk menghindari adanya kotoran yang ada di dasar tangki ikut terambil.
“Kalau stok tinggal 1.000 liter, yang bisa kami keluarkan hanya sekitar 400 liter. Itu pun khusus untuk kendaraan prioritas. Bukan sengaja menolak kendaraan lain, tapi stoknya memang tidak cukup,” jelasnya.
Edi menegaskan bahwa Bus Bagong bukan diprioritaskan semata, melainkan karena sudah menyetor deposit pembelian dua sampai tiga hari sebelumnya.
Biasanya pengelola bus tersebut menyetor deposit sebesar Rp 25 juta sampai Rp 30 juta untuk tiga hari.
Sedangkan kebutuhan hariannya bus tersebut biasanya 1.500 sampai 2.000 liter.
“Itu sudah ada dalam kontrak jadi kami wajib memenuhi,” ungkapnya.
Dia mempersilahkan perusahaan transportasi lain bermitra, namun kapasitas kuota harus realistis.
“Harapan Jaya pernah berminat, tapi kebutuhan mereka terlalu besar. Kuota kami tidak sanggup,” katanya.
Selain itu, pengelola SPBU mengakui bahwa kuota solar dari Pertamina sangat terbatas dari sisi volume maupun frekuensi pengiriman.
Sebab rata-rata pengelola hanya dapat 8.000 liter setiap kali pengiriman.
Sedangkan untuk pengiriman sebanyak tiga kali dalam seminggu. Sehingga pasokan tersebut sejatinya kurang mengingat kapasitas tangki sejumlah 18.000 liter.
Dengan kondisi tersebut bio solar akan habis sekitar lima sampai enam jam setelah permintaan dilayani.
Edi menegaskan bahwa pembatasan pelayanan bukan untuk memanjakan bus tertentu, melainkan menjaga ketersediaan bio solar bagi kendaraan layanan publik dan darurat.
“Kami tidak ingin ambulans atau damkar berhenti beroperasi hanya karena stok habis. Jadi ketika BBM tinggal kurang dari 1.000 liter, kami harus mengutamakan mereka,” pungkasnya.(jaz/din)
Editor : Didin Cahya Firmansyah