TRENGGALEK – Hingga akhir November, empat dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Trenggalek masih belum menerima pembayaran operasional dari pemerintah pusat.
Penundaan ini terjadi meski layanan makanan untuk siswa di Trenggalek terus berjalan seperti biasa.
Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek, Saeroni membenarkan bahwa kendala pembayaran berada di tingkat pusat.
“Awalnya ada 15 dapur yang mengalami keterlambatan pembayaran. Pada 12 November, 11 dapur sudah menerima pembayaran. Kini tinggal empat dapur yang dananya belum masuk,” ujarnya.
Meski belum terbayar, empat dapur tersebut tetap menjalankan aktivitas memasak dan mendistribusikan makanan setiap hari.
Satgas MBG mengapresiasi komitmen para pengelola dapur yang tetap menjaga pelayanan.
“Meskipun belum terbayar, mereka tetap beroperasi seperti biasa. Kami mengapresiasi komitmen mereka,” tegas Saeroni.
Satgas MBG Trenggalek mencatat adanya peningkatan dapur yang telah resmi beroperasi.
Dari total 68 SPPG, kini 42 dapur dinyatakan telah operasional sepenuhnya.
“Per hari ini, dapur yang sudah operasional bertambah menjadi 42,” jelas Saeroni, yang juga Asisten I Setda Trenggalek.
Dia menambahkan, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki kewenangan penuh dalam proses verifikasi kelayakan dapur, termasuk pemeriksaan administrasi dan pemenuhan standar higiene.
“BGN menentukan kelayakan sebuah dapur setelah verifikasi dan memastikan kelengkapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” katanya.
Saat ini berbagai yayasan pengelola dapur tengah mengurus SLHS melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Prosesnya berlangsung bertahap sehingga tidak semua dapur dapat langsung dinyatakan siap beroperasi.
“Pengurusan SLHS ini terus berproses. Sudah banyak yang mendaftar, kini tinggal menunggu sertifikat terbit satu per satu,” tutup pria yang juga Plt Direktur RSUD dr Soedomo Trenggalek ini. (jaz/din)
Editor : Didin Cahya Firmansyah