TRENGGALEK – Sebanyak 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Trenggalek menghentikan operasional sementara karena dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum cair hingga pertengahan Desember 2025.
Sementara itu, 37 SPPG lainnya di Trenggalek tetap beroperasi dengan menggunakan dana mandiri.
Wakil Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Trenggalek, Saeroni, mengatakan bahwa di Trenggalek tercatat ada 50 SPPG yang telah berjalan.
Namun hingga Kamis (18/12/2025), seluruh dapur tersebut belum menerima dana operasional untuk periode 8–20 Desember 2025.
“Di Trenggalek ada 50 SPPG. Sampai saat ini dananya belum cair semua. Dari jumlah itu, 13 SPPG memilih berhenti operasional sementara,” kata Saeroni.
Dia menjelaskan, penutupan dapur MBG terjadi secara bertahap. Pada 15 Desember 2025, sembilan SPPG lebih dulu menghentikan operasional.
Kemudian pada 16 Desember bertambah tiga SPPG dan satu SPPG kembali tutup pada 18 Desember 2025.
“Total sampai kemarin ada 13 SPPG yang tutup sementara. Sisanya tetap berjalan dengan biaya dari dapur masing-masing,” terangnya.
Adapun sembilan SPPG yang berhenti sejak 15 Desember 2025 tersebar di beberapa kecamatan, yakni SPPG Bodag dan Sawahan di Kecamatan Panggul, SPPG Petung Kecamatan Dongko, SPPG Karangsuko 2, Karangsuko 3, SPPG Surodakan Kecamatan Trenggalek, SPPG Kamulan Kecamatan Durenan, SPPG Pule Kecamatan Pule, serta SPPG Bendoagung 2 Kecamatan Kampak.
Selanjutnya, pada 16 Desember 2025, tiga dapur MBG kembali menghentikan operasional.
Masing-masing SPPG di Tumpuk di Kecamatan Tugu, SPPG Surodakan, Kecamatan Trenggalek, serta SPPG Nglebeng, Kecamatan Panggul.
Sementara satu SPPG lain, yakni SPPG Srabah di Kecamatan Bendungan, berhenti operasional pada 18 Desember 2025.
Saeroni memastikan bahwa penghentian sementara operasional tersebut telah disampaikan oleh masing-masing SPPG kepada sekolah penerima manfaat.
“Sekolah sudah diinformasikan oleh dapur masing-masing terkait penghentian sementara layanan MBG,” ujarnya.
Di sisi lain, sebanyak 37 SPPG memilih tetap beroperasi meski belum menerima dana dari BGN.
Dapur-dapur tersebut menutup kebutuhan operasional dengan dana pribadi sambil menunggu kepastian pencairan anggaran.
“Sisanya masih beroperasi menggunakan dana dapur mandiri,” jelas Saeroni.
Terkait aspek perizinan, Saeroni menambahkan bahwa hingga saat ini baru dua SPPG di Trenggalek yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sementara lima SPPG lainnya masih dalam proses verifikasi melalui sistem perizinan daring Online Single Submission (OSS).
“Kami berharap persoalan pencairan dana segera ada kejelasan, agar seluruh SPPG bisa kembali beroperasi normal dan pelayanan kepada penerima manfaat tidak terganggu,” pungkas Asisten 1 Sekda Trenggalek ini. (jaz/c1/din)
Editor : Didin Cahya Firmansyah