TRENGGALEK – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Trenggalek mendapat sorotan serius dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Pasalnya, dari sekitar 50 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Trenggalek yang telah beroperasi, hingga kini baru dua dapur yang mengantongi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS).
Tak ayal kondisi tersebut membuat BGN prihatin dengan rendahnya kepatuhan pengelola dapur SPPG di Trenggalek terhadap kewajiban sertifikasi sanitasi tersebut.
Padahal, SLHS menjadi standar mutlak untuk menjamin keamanan pangan bagi penerima manfaat program MBG.
“Untuk MBG, kami tidak bisa berbicara banyak. Intinya kondisi ini menjadi perhatian serius kami. SLHS adalah syarat wajib untuk menjamin higienitas dan keamanan makanan,” ujar Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, ketika berkunjung ke Pendapa Manggala Praja Nugraha, Minggu (11/1/2025) lalu.
Dia menjelaskan, BGN saat ini memperkuat tata kelola program MBG melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 dan Keppres Nomor 115 Tahun 2025.
Regulasi tersebut menegaskan kewajiban mitra atau yayasan pengelola dapur untuk memenuhi seluruh standar, termasuk sertifikasi SLHS.
Nanik membandingkan capaian Trenggalek dengan daerah lain yang dinilai lebih progresif. “Kami melihat ada daerah yang bergerak cepat. Ini yang perlu menjadi evaluasi bersama,” tegasnya.
BGN pun menyiapkan langkah tegas bagi pengelola dapur MBG yang tidak patuh.
Sanksi berupa penghentian sementara operasional atau suspend akan diterapkan bagi mitra yang tidak segera mendaftarkan dapurnya untuk memperoleh SLHS.
Karena itu, BGN akan melakukan kunjungan ke Trenggalek untuk menyosialisasikan hal tersebut.
Tujuannya agar semua pemilik SPPG paham betul terkait keberadaan SLHS ini.
Baca Juga: CVS di Trenggalek Bayangi Kelompok Usia Muda Akibat Kebiasaan Mantap Layar Gawai
“Kalau dalam satu bulan tidak mendaftar, kami suspend dapurnya. Artinya tidak ada operasional dan otomatis tidak ada pembayaran. Yang wajib mendaftar ini mitra atau yayasan,” jelas Nanik.
Dia menyebut, secara nasional, jumlah dapur MBG yang telah memiliki SLHS meningkat signifikan.
Jika pada September 2025 baru tercatat 38 dapur, kini jumlahnya mencapai 4.535 dapur. Namun masih ada sekitar 11 ribu dapur yang belum mendaftar.
“Target kami tahun 2026 zero accident sesuai arahan presiden. Karena itu, kami akan mengagendakan lagi ke Trenggalek untuk menyosialisasikan ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Trenggalek Syah Mohamad Natanegara mengakui masih rendahnya capaian SLHS di daerahnya.
Namun, Pemkab Trenggalek terus mendorong percepatan proses sertifikasi.
Karena itu, Pemkab Trenggalek berharap dengan percepatan tersebut, program MBG dapat berjalan optimal, aman, dan sesuai standar nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Saat ini sekitar 27 SPPG sudah dalam proses pengurusan SLHS. Ini terus kami genjot agar seluruh dapur MBG memenuhi ketentuan,” tandasnya. (jaz/c1/din)
Editor : Didin Cahya Firmansyah