SURABAYA – Sebagai salah satu provinsi terbesar dan pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sejarah Provinsi Jawa Timur menyimpan perjalanan panjang yang sangat dinamis. Berdasarkan data epigrafis melalui Prasasti Dinoyo, jejak pemerintahan di tanah Jawa bagian timur ini telah terdeteksi sejak tahun 760 Masehi, di bawah kekuasaan Kerajaan Kanjuruhan yang berpusat di Malang.
Menapaki abad ke-10, wilayah ini bertransformasi dari sekadar pinggiran Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah menjadi pusat kekuatan baru. Momentum ini dipelopori oleh tokoh legendaris Mpu Sendok, yang berhasil meletakkan dasar pemerintahan hierarkis di Jawa Timur. Struktur ini meliputi pemerintah pusat (Keraton), daerah (Wateke), hingga tingkat terkecil yakni desa (Wanua), yang terus bertahan hingga zaman Singasari di abad ke-13.
Dari Era Kerajaan hingga Masa Bang Wetan
Dalam rentang sejarah Provinsi Jawa Timur, struktur ketatanegaraan mengalami perubahan besar pada abad ke-13 dengan munculnya istilah negara atau provinsi. Memasuki era Mataram Islam, wilayah ini dikenal dengan sebutan "Bang Wetan". Istilah ini mencakup seluruh kawasan pesisir Wetan hingga mancanegara Wetan atau wilayah pedalaman Jawa Timur.
Namun, stabilitas wilayah ini terganggu oleh dinamika politik kolonial. Pasca huru-hara Cina di Kartasura pada 1743, pesisir utara Jawa dan Pulau Madura jatuh ke tangan Belanda. Puncaknya, berakhirnya Perang Diponegoro pada 1830 membuat seluruh wilayah Jawa Timur sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda.
Lahirnya Birokrasi Modern dan Tanggal 12 Oktober
Masa transisi menuju birokrasi modern dimulai pada tahun 1929. Pemerintah Hindia Belanda melakukan intensifikasi pemerintahan dengan membentuk struktur Provinsi Jawa Timur secara administratif. Model birokrasi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal sistem pemerintahan yang kita kenal saat ini.
Setelah melewati masa pendudukan Jepang (1942–1945), titik balik utama sejarah Provinsi Jawa Timur pasca-kemerdekaan terjadi pada 19 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) resmi menetapkan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi di Republik Indonesia dan menunjuk RMT Suryo sebagai Gubernur Jawa Timur yang pertama.
Peran Sentral Gubernur Suryo
RMT Suryo, yang sebelumnya menjabat sebagai Residen Bojonegoro, dilantik pada 5 September 1945. Namun, momen yang paling bersejarah terjadi pada 12 Oktober 1945. Pada tanggal tersebut, Gubernur Suryo secara resmi "hijrah" atau pindah tugas ke Surabaya. Perpindahan ini menandai mulai berputarnya roda pemerintahan Provinsi Jawa Timur secara mandiri di bawah bendera Republik Indonesia.
Mengingat signifikansi peristiwa tersebut, Pemerintah Provinsi menetapkan tanggal 12 Oktober sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur melalui Perda Nomor 6 Tahun 2007. Penetapan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap perjuangan Gubernur Suryo dan seluruh rakyat Jawa Timur dalam mempertahankan kedaulatan di awal masa kemerdekaan.
Dengan memahami akar sejarah Provinsi Jawa Timur, diharapkan generasi muda dapat mengambil nilai-nilai ketangguhan dan kepemimpinan yang telah diwariskan oleh para leluhur sejak zaman kerajaan hingga masa perjuangan fisik melawan kolonialisme.
Editor : Natasha Eka Safrina