KOTA, Radar Trenggalek— Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Jawa Timur (Jatim) menegaskan komitmennya untuk fokus memberikan pendampingan kepada para kepala desa. Hal tersebut sebagai upaya memperkuat kemandirian desa di tengah berbagai tantangan, termasuk dinamika kebijakan dana desa (DD).
Hal ini seperti yang disampaikan Ketua DPD PKDI Jatim, Saifullah Mahdi, setelah pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKDI Trenggalek periode 2026-2031, kemarin (16/2).
Dia mengatakan, kehadiran PKDI di berbagai daerah termasuk di Trenggalek merupakan bagian dari proses pengukuhan organisasi sekaligus memperkuat jejaring persaudaraan antar kepala desa. Karena itu, dia sangat mengapresiasi atas pelantikan DPC PKDI Trenggalek.
Dia menegaskan, PKDI merupakan organisasi sosial yang tidak berafiliasi dengan kepentingan politik.
“PKDI itu murni organisasi sosial. Tidak ada hubungannya dengan politik. Yang kita tonjolkan adalah persaudaraan, meskipun beda kabupaten tetap satu wadah namanya persaudaraan,” katanya.
Menurut pria yang akrab disapa Sandy ini, PKDI memilih tegak lurus mendukung pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten, karena memiliki tujuan yang sama dalam mensejahterakan masyarakat desa.
Dalam konteks itu, organisasi mengambil peran pendampingan agar kepala desa menjalankan program dan pelayanan publik secara optimal.
“Kita menganggap pemerintah itu orang tua kita. Mereka punya keinginan yang sama untuk menyejahterakan masyarakat sehingga kita punya kewajiban membantu program dan visi-misinya,” tegasnya.
Sandy menjelaskan, fokus pendampingan tidak hanya pada aspek administrasi pemerintahan desa, tetapi juga penguatan kapasitas dan solidaritas antar kepala desa.
Salah satunya melalui forum rutin dua bulanan yang menjadi ruang diskusi persoalan dan kebutuhan desa.
“Kita punya program setiap dua bulan, ngopi bareng. Itu untuk menggali problem, masalah, maupun kondisi desa. Jadi, pendampingan itu nyata, bukan hanya organisasi di atas kertas,” jelasnya.
Dia menambahkan, PKDI hadir dengan orientasi manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat. Organisasi tersebut juga aktif dalam aksi sosial lintas daerah, termasuk penggalangan bantuan bencana yang melibatkan kepala desa se-Jawa Timur.
“Di Aceh Tamiang, kita kirim dua truk bantuan sembako. Di Lumajang, kita iuran bersama kepala desa se-Jatim sampai Rp 250 juta untuk membantu daerah terdampak bencana. Di Pemalang, Purbalingga, dan Cilacap juga, kita berpartisipasi,” ungkapnya.
Terkait dinamika pengurangan pagu DD, Sandy mengakui hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa.
Namun, dia menekankan bahwa kondisi tersebut justru menjadi momentum untuk mendorong kemandirian desa.
“Teman-teman banyak yang khawatir ketika pagu DD berkurang. Tapi ini awal untuk membuktikan bahwa desa bisa lebih mandiri. Tanpa DD pun kita harus tetap bisa memberikan pelayanan terbaik dan membangun,” katanya.
Dia menyebut PKDI mendorong kepala desa agar menyusun program berbasis skala prioritas dan tetap realistis terhadap kebijakan anggaran pemerintah.
Pendampingan organisasi diarahkan agar desa mampu beradaptasi dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih luas.
Saiful juga menyinggung transformasi organisasi kepala desa yang kini melebur dalam wadah PKDI sebagai upaya menghilangkan ego sektoral dan memperkuat koordinasi. Menurutnya, semangat persaudaraan lintas masa jabatan menjadi landasan utama organisasi.
Dengan pendekatan pendampingan, solidaritas, dan koordinasi lintas wilayah, PKDI Jatim menargetkan kepala desa tetap solid menghadapi tantangan fiskal dan kebijakan, sekaligus menjaga marwah desa sebagai pusat pelayanan dan penggerak ekonomi masyarakat.
“Kita sarankan teman-teman mengerjakan dengan skala prioritas yang lebih penting. Kita husnudzon bahwa pemerintah menyiapkan skenario lain untuk kemandirian desa lewat ekonomi,” tandas Kepala Desa Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik.
Sementara itu, Ketua PKDI Kabupaten Trenggalek Puryono mengaku bahwa usai pelantikan tersebut akan segera melakukan rapat kerja dengan pengurus.
Agenda yang pasti mengadvoksi berbagai permasalan di desa, termasuk penggunaan DD usai pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih. (jaz/c1/din)
Editor : Adinda Putri Sefiana