KOTA, Radar Trenggalek - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Trenggalek menegaskan perannya dalam mengawal usulan kelompok rentan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan (Musrena Keren) supaya terealisasi dan masuk ke dalam perencanaan dan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tahap usulan, tetapi berlanjut hingga tahap realisasi program.
Kepala Bapperida Trenggalek, dr Ratna Sulistyowati mengatakan, setiap usulan yang telah disampaikan melalui forum perencanaan wajib ditindaklanjuti oleh OPD sesuai dengan kewenangann.
Bapperida berperan memastikan usulan tersebut masuk dalam rencana kerja dan memperoleh alokasi anggaran.
“Bapperida di sini tugasnya adalah memastikan bahwa masing-masing kecamatan, usulan dari musrenbang kelompok rentan itu wajib hukumnya untuk dieksekusi oleh OPD. Bapperida tugasnya mengawal bahwa itu betul-betul ada di rencana kerja dinas dan dialokasikan anggarannya untuk bisa dieksekusi,” ujarnya.
Menurut Ratna, usulan yang telah disepakati akan diarahkan sesuai bidang dinas terkait, seperti pendidikan, sosial, atau kesehatan, agar dapat dianggarkan dan direalisasikan pada tahun perencanaan berikutnya.
Dengan pengawalan tersebut, pemkab berupaya memastikan program yang diusulkan tidak terabaikan dalam proses penganggaran dan bisa terealisasi. Namun, dia juga mengakui keterbatasan kapasitas fiskal daerah masih menjadi kendala utama dalam merealisasikan seluruh kebutuhan yang diusulkan masyarakat.
Penurunan kemampuan fiskal menyebabkan pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas program.
“Kita sih berharap kegiatan ini terus ada. Saat ini kita terkendala memang masih di kapasitas fiskal, karena ada penurunan transfer dan sebagainya,” jelasnya.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah daerah mendorong keterlibatan berbagai pihak termasuk komunitas. Ratna menjelaskan, komunitas yang dimaksud adalah komunitas yang ada di masyarakat, baik dari perusahaan melalui CSR maupun dari aparatur sipil negara (ASN).
“Komunitas itu bisa siapa saja dari perusahaan melalui program CSR-nya dan sebagainya, dari ASN melalui Baznas, kita menyimpan 1 persen dari gaji. Kita sudah membuat wakaf. Itu yang bisa dipakai untuk mengeksekusi hal-hal yang urgen, yang itu tidak bisa terbiayai dari APBD karena ada perbatasan anggaran,” pungkasnya. (tra/c1/din)
Editor : Adinda Putri Sefiana