KOTA, Radar Trenggalek – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek masih akan mengevaluasi pelaksanaan car free day (CFD) yang kembali digelar setelah vakum sekitar tiga tahun pascapandemi Covid-19.
Evaluasi tersebut difokuskan pada efektivitas kegiatan sekaligus skema fasilitasi bagi pelaku UMKM yang ingin bergabung.
CFD perdana telah berlangsung di ruas Jalan Panglima Sudirman pada Minggu (5/4), mulai depan kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) hingga depan Depot Anda. Lokasi ini dipilih karena dinilai strategis serta memiliki jalur alternatif yang memadai saat penutupan jalan dilakukan.
Pelaksanaan kembali CFD merupakan respons atas aspirasi masyarakat. Namun, pemerintah tidak ingin kegiatan ini hanya menjadi ajang rutin tanpa dampak nyata, khususnya bagi pelaku usah mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Kita menangkap permintaan masyarakat yang merindukan CFD.
Tapi kami juga ingin memastikan, ini tidak hanya diminati pelaku UMKM, tapi juga masyarakat yang berolahraga dan berbelanja,” ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Trenggalek, Cusi Kurniawati.
Dalam pelaksanaan awal, pemkab membatasi jumlah lapak UMKM maksimal 140 unit meski kapasitas sebenarnya bisa mencapai sekitar 240 lapak. Pembatasan ini dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan sekaligus menghindari penumpukan pedagang.
Cusi mengungkapkan, antusiasme pelaku UMKM tinggi. Bahkan sekitar 50 pedagang terpaksa belum dapat difasilitasi pada tahap awal ini. “Yang mendaftar sudah banyak, jadi ada sekitar 50 pedagang lebih yang kami tolak,” jelasnya.
Melihat tingginya minat tersebut, pemkab berencana melakukan evaluasi menyeluruh setelah pelaksanaan perdana. Evaluasi ini akan menjadi dasar untuk menentukan apakah kuota lapak akan ditambah, area diperluas, atau skema penataan ulang diterapkan agar lebih banyak pelaku UMKM bisa terakomodasi.
Baca Juga: Car Free Day Kembali Digelar Warga Padati Kawasan dan UMKM Laris Manis
Selain itu, pemerintah juga akan mengukur dampak ekonomi dari kegiatan CFD. Para pelaku UMKM nantinya diminta mengisi laporan omzet melalui formulir digital sebagai bahan evaluasi.
“Kita cek hari itu omzetnya berapa. Apakah CFD ini benar-benar bermanfaat atau tidak. Kalau ramai dan berdampak positif, tentu akan kita lanjutkan bahkan bisa diperluas,” tandasnya.
Pemkab juga menekankan pentingnya keseimbangan antara jumlah pedagang dan pengunjung. Menurut Cusi, keberhasilan CFD tidak hanya diukur dari banyaknya lapak, tetapi juga dari tingkat partisipasi masyarakat.
Melalui evaluasi tersebut, Pemkab Trenggalek berharap pelaksanaan CFD ke depan tidak hanya menjadi ruang publik, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi lokal secara berkelanjutan.
“Harapannya, masyarakat datang tidak hanya olahraga, tapi juga belanja UMKM dan menikmati aktivitas komunitas yang ada,” terang wanita yang juga dipercaya menjadi Plt Kepala DLH Trenggalek ini. (jaz/c1/din)
Editor : Isna Dzikirianti