KOTA, Radar Trenggalek – Wacana kebijakan work from home (WFH) yang disampaikan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menghemat energi di tengah krisis energi mulai menjadi perhatian di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Trenggalek sendiri.
Namun hingga saat ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disnaker) Trenggalek mengaku masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait bagaimana implementasi kebijakan WFH tersebut.
Kepala Disnaker Trenggalek, Christina Ambarwati, menyampaikan bahwa belum menerima instruksi teknis maupun kebijakan lanjutan yang dapat dijadikan acuan di tingkat daerah terkait WFH. “Belum ada arahan dari pimpinan untuk WFH,” ujarnya, Senin (6/4).
Dia menjelaskan, hingga kini belum terdapat petunjuk resmi yang mengatur penerapan kebijakan tersebut, baik untuk sektor pemerintahan maupun untuk sektor perusahaan swasta. “Sampai sekarang juga belum ada petunjuk,” imbuhnya.
Baca Juga: Perpanjang Kontrak 340 Guru PPPK
Kebijakan WFH tersebut merupakan usulan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menghemat energi selama krisi energi imbas konflik antara Iran dan Amerika. Dia mengusulkan pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah, seperti yang sudah dilakukan oleh Filipina. Namun, dia juga mengatakan bahwa hal tersebut belum bersifat final.
“Tapi belum ada keputusan yang pasti, karena semua alternatif dalam kondisi yang tidak stabil begini. Kita harus mencari berbagai alternatif," ujar Bahlil, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/3).
Sementara itu, sejumlah pihak masih menunggu kejelasan lebih lanjut terkait tujuan dan waktu pelaksanaan wacana tersebut. Hingga kini, aktivitas kerja di Kabupaten Trenggalek masih berjalan normal seperti biasa tanpa penerapan sistem WFH. (tra/c1/din)
Editor : Isna Dzikirianti