KOTA, RADAR TRENGGALEK – Sekitar 3.000 warga yang tergabung dalam Paguyuban Mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Trenggalek menggelar aksi damai di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (22/6).
Mereka mendesak agar program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto itu tetap dilanjutkan karena dinilai berdampak luas bagi masyarakat.
Aksi tersebut diikuti berbagai elemen, mulai dari petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM hingga tenaga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Mereka menilai program MBG tidak hanya menyasar penerima manfaat seperti siswa, balita, ibu hamil dan lansia, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat bawah.
Baca Juga: Kamulan Diduga Kawasan Peradaban Tua Banyak Benda Bersejarah Ditemukan
Dalam prosesnya para masa menyuarakan tiga tuntutan utama dalam aksi tersebut. Pertama, meminta program MBG tetap dilanjutkan dengan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan.
“Kami mendukung penuh program strategis ini karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Tapi tetap perlu evaluasi agar ke depan lebih baik,” ujar Ketua Paguyuban Mitra MBG Trenggalek, Imam Waldy.
Tuntutan kedua, meminta program MBG dibersihkan dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pihaknya juga mendorong penegakan hukum yang transparan terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran.
Sedangkan tuntutan ketiga, mendorong keterlibatan UMKM lokal dalam pelaksanaan MBG agar manfaat ekonomi lebih dirasakan masyarakat daerah.
Baca Juga: Libur Sekolah, SPPG Tutup Total, Dapur MBG Dibatasi Ketat, Relawan Tak Terima Insentif
“Aksi ini bukan hanya dari SPPG, tapi juga petani, nelayan, peternak dan pelaku usaha yang ikut merasakan dampaknya. Ini menyangkut hajat hidup banyak orang,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, yang menerima langsung massa aksi menyatakan pihaknya sepakat dengan tuntutan yang disampaikan dan akan meneruskan aspirasi itu ke pemerintah pusat.
“Hari ini kita menerima aksi dari paguyuban mitra MBG. Ada petani, UMKM, relawan dapur dan lainnya. Tiga tuntutan yang disampaikan pada prinsipnya sejalan dengan pemikiran DPRD,” kata Doding.
Menurutnya, wakil rakyat juga sepakat bahwa program MBG perlu dilanjutkan dengan evaluasi, sekaligus memastikan tidak ada praktik korupsi dalam pelaksanaannya.
“Harapannya praktik-praktik korupsi di tubuh pelaksana program bisa dihilangkan, sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Baca Juga: Penumpang Beri Ongkos Lebih sebagai Kompensasi, Trenggalek– Surabaya Tetap Rp 55 Ribu
Selain itu, DPRD juga menilai pentingnya pelibatan produk lokal dalam program tersebut agar dampak ekonomi semakin luas, khususnya bagi petani dan pelaku UMKM di Trenggalek.
Di sisi lain, DPRD juga menerima aspirasi dari kelompok mahasiswa yang menyoroti tata kelola program MBG. Dalam audiensi yang digelar, mahasiswa meminta penguatan pengawasan, termasuk peran aktif Satgas MBG dalam memberikan penilaian terhadap dapur pelaksana.
DPRD menegaskan, meskipun program MBG berasal dari pemerintah pusat, fungsi pengawasan tetap melekat pada lembaga legislatif daerah.
Salah satu kendala yang disoroti adalah belum adanya kantor perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) di Trenggalek, sehingga masyarakat kesulitan menyampaikan aduan.
“Tadi disampaikan juga bahwa kantor BGN akan segera diupayakan ada di Trenggalek, agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan menyampaikan keluhan,” tandas Doding. (Jaz)
Editor : Isna Dzikirianti