KOTA, RADAR TRENGGALEK – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bumi Menak Sopal dinilai perlu pengawasan ketat apabila tetap dilanjutkan. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak peran pengawasan dari pemerintah daerah yang belum berjalan optimal.
Hal itu disampaikan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Trenggalek, Beni Kusuma Wardani, usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) terkait evaluasi program MBG di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek Senin (22/6).
Menurutnya, dalam RDP tersebut pihaknya menyoroti lemahnya peran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan. Padahal, sejumlah sektor seharusnya bisa berkontribusi dalam mendukung sekaligus mengawasi jalannya program.
Baca Juga: Kamulan Diduga Kawasan Peradaban Tua Banyak Benda Bersejarah Ditemukan
“Dalam poin pengawasan, kami melihat banyak peran Pemkab yang tidak diambil. Seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang seharusnya bisa terlibat,” ujarnya.
Beni mencontohkan, dalam aspek pengelolaan limbah dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebenarnya pemerintah daerah memiliki ruang untuk terlibat, termasuk melalui dukungan anggaran daerah. Namun hal itu dinilai belum dimaksimalkan.
“Dalam aturan Badan Gizi Nasional, pengelolaan limbah itu bisa menggunakan APBD. Seharusnya ini dikaji dan disesuaikan oleh Pemkab,” jelasnya.
Baca Juga: Libur Sekolah, SPPG Tutup Total, Dapur MBG Dibatasi Ketat, Relawan Tak Terima Insentif
Selain itu, pihaknya juga menilai mekanisme pengawasan yang berjalan saat ini belum berpihak pada masyarakat. Bahkan, menurutnya, seringkali persoalan baru mendapat perhatian setelah viral di media sosial.
“Logikanya sekarang, harus viral dulu baru dapat keadilan. Ini yang harus diubah,” tegasnya.
Dalam RDP tersebut, disepakati sejumlah poin, salah satunya pembentukan forum pemantauan bersama yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Forum ini diharapkan menjadi ruang pengawasan partisipatif agar pelaksanaan MBG lebih transparan dan akuntabel.
Meski demikian, Beni mengaku pihaknya belum sepenuhnya puas dengan hasil RDP. Ia menilai komitmen dari OPD terkait masih perlu diperkuat agar pengawasan benar-benar berjalan efektif.
Baca Juga: Disparbud Kejar Target PAD Rp 10 M
“Kami melihat komitmennya masih belum kuat. Tapi yang penting ada langkah awal, seperti pembentukan forum pengawasan dan rencana pengkajian hukum,” imbuhnya.
Ke depan, PMII berencana terus mengawal proses tersebut, termasuk berkoordinasi dengan DPRD dan pihak terkait untuk memastikan sistem pengawasan berjalan maksimal.
“ Jika program MBG tetap dilanjutkan, maka evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat menjadi kunci agar program benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, “ Jelas Beni. (Jaz)
Editor : Isna Dzikirianti