TAK MAKSIMAL: Sejumlah pesepak bola usia dini ketika berlatih, yang bakatnya tidak bisa tersalurkan lewat Piala Presiden karena kisruh Asprov.(ZAKI JAZAI/ RADAR TRENGGALEK)
KOTA, Radar Trenggalek – Polemik kepengurusan di tingkat Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Jawa Timur (Jatim) mulai berdampak langsung pada pembinaan sepak bola usia dini di daerah, khususnya Bumi Menak Sopal. Pasalnya, akibat hal tersebut Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Trenggalek memutuskan tidak menggelar Piala Presiden kelompok usia U-10 dan U-12 tahun ini.
Ketua Askab PSSI Trenggalek, Puguh Purnomo menegaskan, keputusan tersebut bukan tanpa alasan.
Menurut dia, konflik berkepanjangan di tubuh Asprov, terutama terkait kewenangan pelaksana tugas (Plt) ketua, membuatnya memilih menahan pelaksanaan kompetisi usia dini.
“Ini bukan sekadar soal turnamen. Ini menyangkut pembinaan. Tapi kalau regulasi di atasnya masih polemik, kami tidak ingin mengambil risiko,” tegas Puguh.
Baca Juga: SiLPA Tinggi Capai Rp 82 Miliar DPRD Akan Dalami Program Tak Terserap
Dia menjelaskan, sejak awal Askab telah menerima berbagai masukan dari klub dan pengurus. Mayoritas meminta agar kompetisi tidak digelar dalam situasi yang belum jelas secara organisasi.
Menurut Puguh, ketidakpastian di tingkat Asprov menimbulkan kebingungan di daerah. Apalagi, dalam aturan organisasi, kewenangan Plt memiliki batasan, termasuk dalam mengambil keputusan strategis seperti penyelenggaraan kompetisi resmi.
“Aturan itu jelas membatasi kewenangan Plt. Sementara kompetisi tetap berjalan. Ini yang membuat kami ragu dan akhirnya memilih tidak melaksanakan,” ujarnya.
Dampaknya, pembinaan sepak bola usia dini di Trenggalek tahun ini tidak berjalan optimal. Ajang Piala Presiden yang seharusnya menjadi ruang kompetisi bagi pemain muda terpaksa ditiadakan.
Baca Juga: Prediksi Swiss vs Aljazair di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026: Duel Sengit Menuju 16 Besar
Selain faktor polemik, Askab juga mengakui masih ada kendala teknis di tingkat daerah. Salah satunya, kesiapan klub dalam mengoperasikan Sistem Informasi dan Administrasi PSSI (SIAP) yang masih terbatas.
“Klub yang benar-benar siap menggunakan SIAP masih sedikit. Jadi, kondisi ini semakin menguatkan keputusan kami,” jelasnya.
Akibat keputusan tersebut, Trenggalek dipastikan tidak memiliki wakil di tingkat provinsi. Namun, Puguh menyebut langkah serupa juga diambil sejumlah daerah lain.
“Banyak daerah yang mengambil sikap sama. Karena mereka melihat situasi Asprov memang belum kondusif,” imbuhnya.
Ke depan, Askab berencana mengumpulkan seluruh klub untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Forum tersebut akan membahas arah pembinaan, kesiapan kompetisi, hingga pembenahan sistem administrasi.
Baca Juga: Rombel SMP Sekolah Rakyat Trenggalek Ditambah Tim Penjangkauan Terus Kejar Kuota
“Kami ingin ke depan pembinaan berjalan lebih sehat. Tapi syaratnya, kondisi di atas juga harus jelas,” pungkas pria yang saat ini masih duduk di kursi legislatif tersebut. (jaz/c1/din)
Editor : Juwita Ratnasari