KOTA, Radar Trenggalek – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek wajib terus mengintensifkan koordinasi lintas sektor terkait proses pembangunan Sekolah Rakyat (SR).
Itu dilakukan agar proses pembangunan bisa berjalan lancar, selesai tepat waktu, serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi menegaskan, pengawalan proyek strategis tersebut menjadi perhatian serius legislatif.
Menurutnya, koordinasi yang melibatkan berbagai pihak penting dilakukan untuk memetakan sekaligus menyelesaikan kendala di lapangan.
“Koordinasi lintas sektor ini sangat penting agar setiap persoalan yang muncul bisa segera ditemukan solusinya.
Baca Juga: SSB Nilai Alasan Askab Janggal
Kami ingin pembangunan Sekolah Rakyat berjalan sesuai target dan tidak merugikan masyarakat,” ujar Doding, Kamis (2/7).
Dalam rapat koordinasi tersebut, DPRD bersama pihak terkait menyepakati sejumlah langkah antisipatif, khususnya terkait dampak aktivitas proyek terhadap lingkungan sekitar.
Salah satu perhatian utama adalah aspek keselamatan, mengingat akses masuk proyek berdekatan dengan lembaga pendidikan anak usia dini.
Wakil rakyat meminta pengawas proyek memastikan kendaraan berat yang keluar-masuk lokasi berhenti sejenak saat jam pulang sekolah.
“Kami minta ada pengaturan ketat. Jangan sampai aktivitas proyek membahayakan anak-anak,” tegasnya.
Selain itu, dewan juga menyoroti kebersihan jalan umum yang terdampak mobilisasi material proyek. Pelaksana diwajibkan menyiapkan armada pembersih yang rutin menyisir jalan setiap pagi dan sore.
“Kenyamanan masyarakat harus tetap dijaga. Jalan tidak boleh kotor atau licin akibat proyek,” ujar Doding.
Tak hanya itu, DPRD menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur akibat aktivitas proyek menjadi tanggung jawab penuh pelaksana. Sejumlah ruas jalan yang terdampak diminta segera diperbaiki.
“Kerusakan jalan di perempatan Basuki hingga jalur Pasar Pon menuju Sidomulyo harus menjadi tanggung jawab proyek. Itu harus dikembalikan seperti semula,” tandasnya.
Proyek Sekolah Rakyat sendiri merupakan program strategis dengan nilai anggaran mencapai Rp 225 miliar.
Pembangunan ditargetkan rampung pada 30 Juni 2026, meski tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian waktu mengingat kompleksitas pekerjaan di lapangan.
DPRD berharap seluruh pihak dapat bekerja maksimal agar proyek ini segera selesai dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu.
Saat ini, kegiatan belajar mengajar bagi siswa Sekolah Rakyat masih berlangsung di gedung balai latihan kerja (BLK).
Nantinya, seluruh siswa akan dipindahkan ke gedung baru setelah pembangunan rampung.
Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai pendidikan gratis bagi masyarakat kategori Desil 1 dan Desil 2, bahkan ke depan akan dikembangkan hingga jenjang SMA dengan seluruh pembiayaan ditanggung negara.
Dengan pengawasan ketat dan koordinasi berkelanjutan, DPRD berharap pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memberikan manfaat optimal tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat sekitar.
“Kami minta semua pihak bahu-membahu. Ini program penting untuk masyarakat, jadi harus selesai tepat waktu dan kualitasnya juga terjaga,” jelas politikus PDIP ini. (jaz/c1/din)
Editor : Adinda Okta Fitriana