KOTA, Radar Trenggalek – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek mendorong penghematan belanja pegawai dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 untuk memperkuat pembangunan infrastruktur jalan.
Dari hasil penyisiran anggaran, efisiensi belanja pegawai diperkirakan mampu mengamankan anggaran sekitar Rp 42 miliar.
Dana tersebut kemudian diarahkan untuk menambah pembiayaan pembangunan dan perbaikan jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Trenggalek.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi mengatakan, efisiensi belanja pegawai menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2026.
“Perubahan anggaran yang paling signifikan. Kita berhasil merumuskan efisiensi belanja pegawai semaksimal mungkin,” ujar Doding.
Baca Juga: Distribusi Guru Berkaitan Jam Mengajar
Menurut dia, hasil efisiensi tersebut mencapai sekitar Rp 42 miliar. DPRD bersama pemerintah daerah sepakat mengarahkan dana tersebut untuk sektor infrastruktur.
“Kita bisa efisien menyisihkan sekitar Rp 42 miliar, lalu kita alihkan seluruhnya ke sektor infrastruktur,” jelasnya.
Doding menyebut tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat program perbaikan jalan yang menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat.
Kendati demikian, waktu pelaksanaan pembangunan menjadi perhatian karena perubahan anggaran baru memungkinkan pekerjaan berjalan sekitar Oktober hingga November 2026.
Dengan waktu yang relatif singkat, DPRD menyarankan pemerintah daerah tidak memaksakan proyek infrastruktur berskala besar.
Dinas teknis dapat memprioritaskan pekerjaan dengan nilai kontrak lebih kecil agar anggaran yang tersedia tetap dapat direalisasikan secara optimal. “Karena waktunya sangat mepet, kita tidak bisa menggelar proyek yang nilainya besar-besar,” ungkapnya.
Paket pekerjaan dengan nilai sekitar Rp 200 juta hingga Rp 400 juta dinilai lebih memungkinkan dikerjakan dalam sisa waktu tahun anggaran 2026.
“Kita pilih yang kecil-kecil saja. Ada yang nilainya Rp 200 juta, Rp 300 juta, sampai Rp 400 juta,” tambah Doding.
Sementara pekerjaan infrastruktur dengan kebutuhan anggaran lebih besar dapat diprioritaskan dalam penyusunan APBD tahun berikutnya.
Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan tidak hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi juga tetap memperhatikan kualitas dan manfaat bagi masyarakat.
Baca Juga: STKIP PGRI Trenggalek Ukir Prestasi Internasional di Malaysia Borong Enam Penghargaan Bergengsi KEYS
Selain efisiensi belanja pegawai, pembahasan Perubahan APBD 2026 juga mencakup sejumlah penyesuaian pada sektor pendapatan daerah, termasuk perubahan alokasi dana desa dan pencatatan pendapatan terkait klaim BPJS Kesehatan.
Namun, Doding menegaskan bahwa efisiensi belanja pegawai menjadi salah satu ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan.
Dengan tambahan sekitar Rp 42 miliar, DPRD berharap pemerintah daerah mampu memprioritaskan ruas jalan yang paling membutuhkan penanganan.
“Dengan pengalokasian anggaran ini, kami ingin sekaligus menjadi upaya mengubah efisiensi belanja menjadi pembangunan yang dapat langsung dirasakan masyarakat,“ jelas Doding. (jaz/c1/din)
Editor : Adinda Okta FitrianaSumber : RADAR TRENGGALEK