KOTA, Radar Trenggalek – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek menyiapkan sejumlah program untuk menyemarakkan Hari Jadi Ke-832 Trenggalek.
Tak hanya memberikan relaksasi fiskal kepada masyarakat, pemkab juga menyiapkan sejumlah kebijakan strategis untuk menjaga pembangunan tetap berjalan di tengah penyesuaian kemampuan keuangan daerah pada 2027.
Salah satu program yang disiapkan berupa undian berhadiah empat unit sepeda motor bagi masyarakat yang melakukan proses balik nama kendaraan bermotor. Program tersebut akan diumumkan pada malam puncak Hari Jadi Trenggalek, 31 Agustus 2026.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi sekaligus upaya pemerintah memberikan stimulus kepada masyarakat.
“Ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Ke-832 Trenggalek. Kita ingin momentum hari jadi tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin.
Baca Juga: BBWS Brantas Gercep Antisipasi Kekeringan
Selain undian kendaraan bermotor, pemkab juga memberikan relaksasi fiskal berupa sejumlah keringanan pajak. Kebijakan tersebut diharapkan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus memberikan kemudahan dalam mengurus administrasi kepemilikan kendaraan maupun pertanahan.
Di sisi lain, pemkab mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan untuk 2027. Kondisi fiskal menjadi salah satu perhatian utama karena pemerintah daerah menghadapi proyeksi penurunan transfer dari pemerintah pusat.
Dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2027, kemampuan belanja daerah diproyeksikan sekitar Rp 1,767 triliun. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian sekaligus memperketat efisiensi belanja.
“Ke depan, kita memang harus semakin efisien karena kemampuan fiskal daerah mengalami penyesuaian. Namun, efisiensi bukan berarti pembangunan berhenti. Justru kita harus memastikan anggaran yang terbatas benar-benar masuk ke program yang prioritas,” jelas Ipin, sapaan Mochamad Nur Arifin.
Salah satu agenda yang mulai disiapkan yakni pencadangan anggaran untuk pembiayaan Pilkada 2029. Pemkab berencana mengalokasikan Rp 20 miliar pada 2027 sebagai bagian dari pencadangan secara bertahap.
Kebijakan tersebut dilakukan agar kebutuhan pembiayaan pilkada tidak menjadi beban besar pada satu tahun anggaran.
Selain pilkada, pemkab juga harus menyiapkan pelaksanaan Pilkades serentak 2027 yang akan mencakup 128 desa. Kebutuhan anggaran dan tahapan pelaksanaan menjadi bagian dari agenda yang harus dipersiapkan sejak awal.
“Untuk agenda pemerintahan ke depan, kita juga harus menyiapkan pilkades serentak. Ada 128 desa yang masuk dalam agenda tersebut sehingga persiapannya harus dilakukan sejak jauh-jauh hari,” ujarnya.
Persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian Pemkab Trenggalek. Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, pemerintah mengusulkan skema multiyears untuk sejumlah proyek strategis.
Skema tersebut memungkinkan pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan infrastruktur dasar, dikerjakan secara berkelanjutan tanpa terlalu terikat pada batas waktu satu tahun anggaran.
Baca Juga: Marak Parkir Event Agustusan Bukan Wewenang DPKPHub Telah Dibahas dalam Rapat
Menurut Arifin, skema tersebut penting agar proyek pembangunan yang membutuhkan anggaran besar tidak terhambat hanya karena pergantian tahun anggaran.
“Kalau proyek strategis tidak bisa selesai dalam satu tahun, kita harus punya skema yang membuat pembangunannya tetap berlanjut. Karena kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur tidak berhenti hanya karena siklus anggaran berganti,” katanya.
Pemkab berharap kombinasi efisiensi, pencadangan anggaran, serta penganggaran multiyears dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pemerintahan dan pembangunan.
Pemkab Trenggalek juga mulai menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat ekonomi hijau pada 2027. Salah satunya melalui pengolahan limbah ternak agar dapat dimanfaatkan menjadi pupuk maupun gas. Pemerintah juga melihat peluang dari pengurangan emisi yang dihasilkan untuk kemudian diregistrasikan menjadi unit karbon.
“Semoga bisa jadi pupuk. Semoga nanti bisa jadi gas. Semoga nanti penghematan emisinya juga bisa kita registrasikan untuk mendapatkan unit karbon. Semoga ada peluang ekonomi karbon juga di situ,” jelas Arifin.
Selain ekonomi hijau, sektor infrastruktur dan pariwisata juga akan terus digenjot mulai akhir tahun ini hingga 2027. Pemkab berencana mempercantik sejumlah kawasan wisata dan wilayah kota. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan sekaligus mendorong perputaran ekonomi dan menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Pengembangan desa wisata juga menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arifin menilai keberadaan sebuah destinasi dapat menciptakan efek ekonomi berantai.
Ketika sebuah desa memiliki destinasi wisata, bukan hanya pengelola tempat wisata yang memperoleh manfaat, melainkan juga pedagang, pelaku UMKM, peternak, hingga masyarakat yang menyediakan berbagai aktivitas pendukung.
Optimalisasi badan usaha milik daerah (BUMD) juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Salah satu yang tengah disiapkan adalah pengembangan pabrik es.
Mesin pabrik disebut telah tersedia dan anggaran perbaikan juga telah disiapkan. Ke depan, pemkab berencana melakukan spin off agar pabrik es tidak lagi menjadi bagian dari unit PDAM dan dapat berdiri lebih mandiri.
Baca Juga: Pedagang Inginkan Pagar Kayu Dilepas Di Pasar Bendo, Hambat Aksesibilitas
Dengan status yang lebih mandiri, pabrik es diharapkan dapat lebih leluasa menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Potensi usaha kemaritiman Trenggalek yang cukup besar menjadi salah satu alasan pengembangan tersebut. Kebutuhan pendukung aktivitas perikanan di kawasan pesisir dinilai dapat menjadi peluang usaha yang perlu dioptimalkan.
Selain pabrik es, BUMD lainnya juga terus dipantau kinerjanya. Arifin menyebut terdapat BUMD yang telah membukukan laba. Bahkan, target pendapatan dalam RKPD tahun ini disebut telah terlampaui sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
“Di tengah momentum Hari Jadi Ke-832, pemerintah juga ingin memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Yang paling penting bagaimana setiap anggaran yang kita kelola bisa kembali dirasakan masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan maupun pembangunan,” tandas Ipin. (jaz/c1/din)
Editor : Adinda Okta FitrianaSumber : RADAR TRENGGALEK