SURUH, Radar Trenggalek – Persoalan ketepatan data penerima bantuan masih menjadi perhatian dalam upaya penanganan kebutuhan masyarakat di daerah.
Termasuk berkaitan dengan data desil yang menjadi salah satu acuan dalam berbagai program pemerintah.
Hal itu terungkap dalam pertemuan anggota DPR RI, Ali Mufti, saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) dengan kepala desa se-Kecamatan Suruh, di Desa Nglebo, Kamis (10/9).
Menurut data, data desil saat ini masih dalam proses peninjauan dan penyempurnaan oleh pemerintah. Maka, kondisi riil masyarakat di lapangan tetap menjadi pertimbangan penting dalam menentukan penerima bantuan.
“Kalau di dalam program BSPS antara desil dan fakta tidak sama, maka yang kita putuskan yang fakta. Kalau desilnya enam, tapi faktanya dua, ya kita akan lakukan yang dua,” ujarnya.
Baca Juga: Anggaran Pilkada di Kisaran Rp 93 M
Dia menyebut pemerintah saat ini terus melakukan upaya penyempurnaan data tersebut bersama kementerian terkait dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Persoalan ketepatan data tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan rumah layak huni di Trenggalek, termasuk bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menurut dia, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk memperbaiki kondisi rumah mereka.
Sebagai anggota komisi V DPR RI, dia menegaskan akan terus mendorong agar masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni bisa mendapatkan bantuan.
Bantuan tersebut dapat berasal dari berbagai pihak selama kondisi masyarakat memang membutuhkan.
“Ya, tentu kita akan terus dorong agar mereka yang rumahnya tidak layak huni untuk mendapatkan bantuan,” tegas pria yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur ini.
Dia menjelaskan, penanganan rumah tidak layak huni yang dilakukan berbagai pihak pada dasarnya memiliki tujuan yang sama. Bantuan dapat datang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun institusi lainnya.
“Kalau memang masyarakat rumahnya enggak layak huni, siapa pun boleh bantu. Bisa daerah, bisa pemerintah pusat,” jelasnya.
Selain persoalan rumah layak huni, perhatian juga diarahkan terhadap kebutuhan infrastruktur daerah, termasuk akses jalan yang mengalami kerusakan maupun terdampak bencana.
Dia menyebut pemerintah memiliki skema dukungan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah atau IJD.
Baca Juga: DPRD Dorong Tiga Fokus Pembangunan
Program tersebut dapat diakses pemerintah kabupaten. Itu menjadi salah satu pintu pengajuan kebutuhan infrastruktur daerah, sementara dukungan anggaran berada pada pemerintah pusat.
Dia menambahkan, kegiatan turun ke daerah menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Dari aspirasi tersebut, partai berharap dapat memberikan respons melalui kerja nyata yang dibutuhkan masyarakat.
“Bekerja dengan baik, bisa menyerap aspirasi masyarakat. Karena saya orang partai mengharapkan masyarakat bisa kasih respons balik apa yang kita lakukan untuk masyarakat,” pungkasnya. (gun/c1/din)
Editor : Adinda Okta FitrianaSumber : RADAR TRENGGALEK