KOTA, Radar Trenggalek – Para relawan guru yang telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan di Bumi Menak Sopal tampaknya muak akan janji tindak lanjut hearing yang telah disampaikan beberapa lalu. Pasalnya, Kamis (24/9), sekitar 153 guru relawan tersebut kembali mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek. Tuntutannya sama agar mereka difasilitasi masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik).
Kedatangan mereka diterima Komisi IV DPRD Trenggalek melalui rapat dengar pendapat (RDP). Para guru berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak kembali berhenti pada janji tindak lanjut, mengingat mereka telah menunggu hampir empat bulan sejak adanya informasi bahwa surat dari kementerian akan turun dan menjadi dasar penginputan data ke dapodik.
“Kami datang ke sini untuk meminta kepastian atas persoalan administrasi yang hingga kini belum kunjung terealisasi, yaitu masuk dalam dapodik, “ ungkap koordinator Asosiasi PPG Prajabatan Trenggalek, Muhammad Intaha Syahrul Akbar.
Tujuan kedatangan mereka ke DPRD merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya bersama dinas pendidikan. Para guru ingin mengetahui sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemangku kebijakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Baca Juga: Calon Pengantin di Sambirejo Wajib Lepas Sepasang Burung
“Hari ini (kemarin, Red) kami menagih apa yang sudah dibicarakan kemarin di dinas pendidikan, yaitu tentang dimasukkannya ke dapodik. Kemarin sudah disampaikan kalau surat dari kementerian ini turun tiga hari, kemudian dapodik sudah bisa diakses. Tapi ternyata hampir empat bulan ini belum bisa terealisasi,” kata Intaha.
Menurut dia, informasi yang diterima para guru menyebut surat dari kementerian yang menjadi dasar tindak lanjut belum turun. Kondisi tersebut membuat para guru kembali meminta bantuan DPRD untuk mendorong kepastian penyelesaian persoalan pendataan.
Bagi para guru, keberadaan data dalam dapodik berkaitan dengan kepastian administrasi mereka sebagai tenaga pendidik. Karena itu, mereka berharap hasil komunikasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan kementerian kali ini memberikan kejelasan mengenai langkah serta waktu penyelesaian.
“Langkah selanjutnya, kami menunggu informasi dari komisi IV. Semoga ada hasil yang maksimal dan semoga dapodik segera terealisasi,” ujarnya.
Baca Juga: SPPG Karangan Wajib Benahi SOP Diberi Sanksi sejak Rabu
Meski persoalan administrasi belum tuntas, para guru PPG Prajabatan tersebut memastikan tetap menjalankan tugas mengajar di sekolah masing-masing. Aktivitas pembelajaran tidak dihentikan sembari menunggu kepastian dari pemerintah. “Tetap dilakukan,” tegas Intaha.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Sukarodin mengatakan, kedatangan para guru untuk menagih tindak lanjut tersebut merupakan hal yang wajar.
Menurut dia, para guru memiliki hak untuk mendapatkan kejelasan mengenai status pendataan dan keberlanjutan profesinya.
“Teman-teman PPG Prajab mempertanyakan itu sangat wajar. Itu memang hak sahabat-sahabat para guru PPG Prajab,” kata Sukarodin.
Dia menjelaskan, persoalan tersebut sebenarnya telah dikomunikasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Dalam komunikasi sebelumnya, pemerintah daerah diminta mengirimkan surat yang dilengkapi data guru PPG Prajabatan sebagai bahan pengajuan.
Baca Juga: Target PNBP PPN Prigi Rp 300 Juta Armada dan GT Jadi Pembeda
Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek kemudian telah menindaklanjuti permintaan tersebut dengan mengirimkan surat kepada kementerian. Namun, sampai RDP berlangsung, jawaban tertulis dari pemerintah pusat belum diterima.
“Sampai hari ini jawaban tertulis dari kementerian itu belum turun. Sehingga tadi saya sampaikan kepada sahabat-sahabat guru PPG, akan kita pertanyakan kembali,” ujarnya.
Dengan kembali menyampaikan aspirasi ke DPRD, para guru berharap persoalan yang telah berlangsung berbulan-bulan tersebut segera mendapatkan titik terang. Mereka juga berharap komunikasi antar-pemangku kebijakan tidak berhenti pada proses pengiriman surat, tetapi berujung pada terealisasinya pendataan 153 guru PPG Prajabatan ke dalam dapodik.
“Tentu saja kami akan memfasilitasi hal ini, termasuk membawa ke pusat,“ jelas Sukarodin. (jaz/c1/din)
Editor : Juwita RatnasariSumber : RADAR TRENGGALEK