KOTA, Radar Trenggalek – Upaya meningkatkan kemudahan pelayanan bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) terus dilakukan. Termasuk dengan mengintegrasikan berbagai layanan yang dibutuhkan CPMI melalui mal pelayanan publik (MPP) di Trenggalek.
Integrasi tersebut diharapkan mampu memangkas waktu sekaligus biaya yang harus dikeluarkan masyarakat. Sebab selama ini sejumlah proses administrasi CPMI masih harus dilakukan di luar daerah.
“Pelayanan itu murah, gratis, mudah, dekat, cepat dan seterusnya. Maka, beberapa upaya pelayanan ini harus terintegrasi supaya masyarakat lebih terfasilitasi dengan kemudahan-kemudahan,” jelas Kepala Perindustrian dan Perdagangan (Disperinaker) Trenggalek, Christina, Selasa (29/9).
Melalui sistem yang terintegrasi, pelayanan bahkan ditargetkan bisa selesai dalam hitungan jam untuk layanan tertentu. Sistem aplikasi dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memungkinkan CPMI bertemu dengan pengantar kerja dalam waktu relatif singkat.
Selain itu, sejumlah layanan pendukung juga tengah disiapkan di MPP. Di antaranya, layanan imigrasi yang sudah tersedia, layanan verifikasi dan pencetakan ID CPMI yang masih dalam proses, serta rencana layanan pemeriksaan kesehatan untuk kebutuhan calon pekerja migran. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan juga menjadi bagian dari persyaratan sebelum CPMI berangkat ke luar negeri.
Baca Juga: Nelayan Bisa Memaksimalkan Tangkap Ikan Gelombang Prigi Bersahabat
Menurut dia, selama ini CPMI dari Trenggalek masih harus mendatangi sejumlah daerah untuk mengurus berbagai kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan, misalnya, dilakukan di luar kabupaten. Sementara proses persetujuan ID CPMI harus dilakukan melalui layanan di Tulungagung atau Madiun. Untuk layanan imigrasi, masyarakat juga harus mendatangi daerah lain.
“Niat kami adalah menyatukan semua layanan itu sehingga masyarakat yang rata-rata berasal dari keluarga miskin tidak banyak biaya yang harus dikeluarkan,” ujarnya.
Selain pembenahan pelayanan, peluang bagi masyarakat Trenggalek untuk bekerja di luar negeri juga dinilai semakin terbuka. Paradigma pekerja migran kini tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan informal, tetapi juga pekerjaan formal yang membutuhkan tenaga kerja muda dengan kompetensi tertentu.
Salah satu program yang tengah didorong adalah SMK Go Global. Program tersebut memberikan pelatihan kompetensi bagi calon pekerja migran, khususnya lulusan SMK dan masyarakat umum. Untuk lulusan SMK tersedia 300 ribu peserta, sedangkan 200 ribu peserta berasal dari masyarakat umum hingga 2029.
Melalui program tersebut, pelatihan kompetensi yang sebelumnya harus dibayar jutaan rupiah kini dapat diakses secara gratis. Sertifikat kompetensi yang diperoleh menjadi salah satu syarat bagi masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri.
“Yang tadinya berbayar, sekarang mereka bisa ikut yang gratis. Sehingga ketika berangkat menjadi CPMI ke luar negeri, paling tidak sudah ada pengurangan biaya untuk pelatihan,” jelasnya.
Selain SMK Go Global, terdapat sejumlah program lain yang dapat diakses masyarakat, seperti program reguler pekerja migran, IM Japan, serta program belajar ke Korea. Masing-masing memiliki persyaratan dan mekanisme seleksi berbeda.
Ke depan, pengembangan keterampilan tenaga kerja juga diarahkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan tidak lagi hanya berorientasi pada pemberian keterampilan, tetapi juga diupayakan memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan tenaga kerja.
Konsep tersebut dilakukan dengan mencari terlebih dahulu kebutuhan tenaga kerja dari pihak yang membutuhkan. Setelah jumlah dan jenis keterampilan diketahui, peserta pelatihan disiapkan sesuai kebutuhan tersebut.
“Kalau kemarin dilatih, baru mereka berpikir berwirausaha. Kalau sekarang kita cari dulu kebutuhannya. Misalnya, ada kebutuhan 100 orang, kemudian kita cari pesertanya, dilatih, dan nantinya mereka yang memberikan pekerjaan,” terangnya.
Pola tersebut dinilai dapat meningkatkan efektivitas pelatihan sekaligus memperbesar peluang penyerapan tenaga kerja. Sebab, pelatihan tidak berhenti pada penguasaan teori, tetapi diarahkan pada praktik dan kebutuhan pekerjaan yang nyata.
“Learning by doing itu menjadi penting. Ketika doing tidak punya bahan, pelatihan juga menjadi kurang efektif,” pungkasnya. (gun/c1/din)
Editor : Adinda Okta FitrianaSumber : RADAR TRENGGALEK