Trenggaleknjenggelek – Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang digelar di GOR Gajah Putih, Senin (5/5/2025), mendapatkan sambutan positif dari Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin.
Kegiatan tersebut dinilai selaras dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menghadirkan layanan publik yang menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Mas Ipin, sapaan akrab Bupati Trenggalek, menjelaskan bahwa Pemkab Trenggalek secara rutin menggelar layanan publik di desa-desa setiap hari Rabu, melibatkan berbagai instansi termasuk mitra strategis seperti perbankan.
Baca Juga: Pemprov Jatim Terbitkan SE Larangan Diskriminasi Usia dalam Rekrutmen Kerja
"Kegiatan seperti ini setiap Rabu kami lakukan. Tadi saya sampaikan kepada Pak Deputi, kita ngantor di desa setiap hari Rabu. Semua layanan di kabupaten, termasuk mitra strategis seperti perbankan juga hadir," kata Mas Ipin.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Pemkab Trenggalek juga aktif melakukan asesmen terhadap berbagai aset daerah guna mendukung investasi.
Baca Juga: Robert Kiyosaki Prediksi Perak Bakal Lampaui Harga Emas dan Bitcoin
Salah satu contohnya adalah lelang Rumah Potong Hewan (RPH) yang tengah diarahkan menjadi bagian dari rantai pasok halal nasional.
"Kita ingin finalisasi menjadi salah satu jaringan halal supply chain. Tidak hanya mewadahi Juru Sembelih Halal (JULEHA), tapi juga dagingnya kita kemas dengan baik dan suplai ke pasar tradisional. Termasuk mendukung program strategis Presiden untuk dapur Makan Bergizi Gratis," imbuhnya.
Baca Juga: Waspada 15 Aplikasi Berbahaya di Google Play Store, Bisa Jebol Data Pribadi hingga Curi Uang
Di sisi lain, Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, M. Riza Damanik, mengungkapkan bahwa Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro ini merupakan penyelenggaraan kedua setelah sebelumnya digelar di Pontianak, Kalimantan Barat.
“Yang hadir ada 1.200 usaha mikro, mendapatkan layanan mulai dari sertifikasi halal, PIRT, asuransi mikro, BPJS Ketenagakerjaan, layanan umum, KUR, merek, dan lainnya,” jelas Riza.
Ia menambahkan, festival ini bertujuan meningkatkan kapasitas usaha mikro agar lebih produktif, terencana, dan naik kelas.
Dua permasalahan utama yang dihadapi pelaku usaha mikro menurut Riza adalah rendahnya literasi serta keterbatasan akses terhadap pembiayaan.
“Banyak usaha mikro belum mendapatkan informasi memadai tentang akses pembiayaan mikro. Untuk itu kami bekerja sama dengan Komisi VII DPR RI, pemerintah daerah, dan provinsi mendorong pelaku usaha agar bisa mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR),” paparnya.
Riza menyebutkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 triliun untuk program KUR.
Dana tersebut ditargetkan menjangkau 2,4 juta debitur baru, 1,2 juta debitur graduasi, dan 60% dialokasikan bagi sektor produktif.
“Kami juga ingin mendorong pembiayaan untuk sektor-sektor unggulan di tiap daerah agar mampu menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada pendapatan daerah serta masyarakat,” tutupnya. (kho)
