Trenggaleknjenggelek - Kebijakan resiprokal tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) dinilai bakal memberikan dampak serius bagi sektor ekspor dan iklim persaingan usaha di Indonesia, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Aru Armando, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya memicu kekhawatiran ekonomi, tetapi juga menuntut respons strategis dari berbagai pemangku kepentingan.
Aru menyebutkan, dari hasil pendalaman KPPU, terdapat empat dampak utama kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump terhadap persaingan usaha di tanah air.
Baca Juga: Bank Indonesia Sindir AS: Kalau Siap, QRIS Bisa Jalan Bareng
Pertama, tarif tinggi dari AS membuat produk ekspor unggulan Indonesia seperti minyak sawit, tekstil, alas kaki, elektronik, karet, hingga kopi kehilangan daya saing di pasar global.
Produk-produk ini menjadi lebih mahal dibandingkan produk sejenis dari negara pesaing, seperti Malaysia yang hanya dikenai tarif sebesar 24 persen.
Baca Juga: AS Soroti QRIS dan GPN Indonesia dalam Negosiasi Dagang
Kedua, pasar domestik dikhawatirkan akan mengalami kelebihan pasokan (oversupply) dan serbuan produk impor murah.
“Tentu ini akan berpotensi menurunkan harga komoditas lokal dan merugikan petani serta pelaku UMKM,” ujar Aru.
Baca Juga: Perang Dagang AS-China Ganggu Logistik Global, 80 Pelayaran dari China ke Amerika Dibatalkan
Ia juga menyoroti risiko limpahan produk dari Tiongkok yang terimbas tarif tinggi AS dan berpotensi membanjiri pasar Indonesia.
Produk seperti elektronik, baja, furnitur, hingga kendaraan bermotor diperkirakan akan masuk dengan nilai potensi mencapai 221,6 miliar dolar AS.
Ketiga, dalam situasi pasar yang oversupply, KPPU memperingatkan potensi meningkatnya praktik harga predator (predatory pricing) oleh pelaku usaha besar demi mematikan pesaing kecil.
Keempat, industri-industri lokal yang selama ini bergantung pada ekspor ke AS terancam mengurangi produksi hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat menurunnya permintaan.
Aru menyebut, kondisi tersebut juga membuka peluang akuisisi oleh investor asing yang dapat mengubah struktur pasar domestik secara drastis.
“Kondisi ini juga membuka celah bagi akuisisi oleh investor asing. Hal ini dapat mengubah struktur pasar domestik dan mengganggu keseimbangan persaingan usaha,” katanya.
KPPU menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap aksi merger dan akuisisi, serta koordinasi yang erat antarinstansi, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.
Lebih lanjut, KPPU juga mencermati strategi pemerintah dalam menyikapi tekanan perdagangan dari AS, seperti rencana peningkatan impor, wacana penurunan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dan penghapusan kuota impor.
Meski ditujukan untuk menyeimbangkan neraca dagang, langkah-langkah tersebut dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi pelaku usaha dalam negeri.
“Untuk itu, pemerintah harus mengoptimalkan pengawasan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat akibat kebijakan tarif impor dari AS,” tegas Aru. (kho)
