Trenggaleknjenggelek – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang regulasi untuk memperkuat perlindungan pasar domestik sebagai respons terhadap kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat (AS).
Menurut Maman, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi diplomasi dagang antara Indonesia dan AS yang menitikberatkan pada diversifikasi pasar ekspor sekaligus memperkuat pasar lokal.
“Aturan ini lagi kami godok bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto) dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani). Aturan itu akan jadi satu paket dengan implementasi hasil negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat,” ujar Maman di Jakarta, Selasa (6/5).
Baca Juga: Festival UMKM Disambut Antusias, Pemkab Trenggalek Dorong Rantai Pasok Halal
Meski belum memastikan apakah aturan tersebut merupakan revisi dari Permendag Nomor 8 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Maman menegaskan bahwa regulasi baru akan mengantisipasi potensi dampak buruk dari tarif Trump, termasuk limpahan produk murah dari Tiongkok ke pasar Indonesia.
“Kami mencoba mendorong agar pemerintah agar salah satu langkah diversifikasi pasar adalah menguatkan dukungan perlindungan pasar dalam negeri,” tambahnya.
Sejumlah kementerian pun menyoroti dampak kebijakan tarif AS yang sudah mulai dirasakan di berbagai sektor industri nasional:
1. Gerai Ritel Berguguran
Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, menyebut mahalnya biaya operasional dan efek perang dagang AS-Tiongkok menjadi penyebab tutupnya sejumlah toko ritel di Indonesia.
Baca Juga: Usaha PT JET Trenggalek Bertahan Berkat Gotong Royong dan Skema Bagi Hasil
“Mungkin costing-nya besar. Misalnya tokonya cuma 10 unit. Tidak bisa bersaing sama tokonya yang banyak,” ujar Budihardjo.
Ia meminta pemerintah mempercepat perizinan usaha, menurunkan pajak, dan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bentuk penyelamatan sektor ritel nasional.
Meski demikian, Budihardjo tetap optimistis dengan potensi pasar dalam negeri yang besar, yakni mencapai 270 juta jiwa.
2. PMI Manufaktur Menyusut
Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, mengungkapkan bahwa indeks Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur pada April 2025 turun menjadi 46,7—terendah sejak pandemi.
“Saat ini ada tekanan psikologis pada persepsi pelaku usaha menghadapi perang tarif global dan banjir produk impor pada pasar domestik,” ujarnya.
Febri menekankan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan pasar lokal karena 80 persen produksi sektor manufaktur diserap oleh konsumsi dalam negeri.
3. Harga Nikel Dunia Menurun
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat harga nikel mengalami pelemahan.
Direktur Jenderal Minerba, Tri Winarno, mengatakan hal ini disebabkan oleh melemahnya permintaan industri global, khususnya di Cina, sebagai dampak lanjutan dari perang dagang.
“Bisa jadi ini akibat penurunan industri Cina. Tapi saya belum bisa memastikan sepenuhnya,” kata Tri dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI.
4. Gelombang PHK Massal
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, memprediksi lebih dari 50 ribu pekerja akan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada semester pertama 2025. Sektor terdampak meliputi industri tekstil, alas kaki, elektronik, dan suku cadang otomotif.
“Efisiensi tenaga kerja akan terjadi dan tidak menutup kemungkinan penutupan pabrik. Para buruh di beberapa pabrik dalam sektor tersebut sudah diajak berunding,” ujarnya.
KSPI juga menyoroti ketimpangan tarif antara Indonesia dan negara lain. Filipina dikenai tarif hanya 17%, Korea Selatan 25%, dan India 26%, sementara produk Indonesia dibebani tarif hingga 32%.
5. Potensi Banjir Barang Impor
Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, mengingatkan kemungkinan membanjirnya barang impor dari Cina ke pasar Indonesia akibat redireksi ekspor mereka yang ditolak AS.
“Sehingga nantinya dapat menyebabkan banjirnya impor produk dari Cina dengan harga yang jauh lebih kompetitif,” jelas Yukki.
Meskipun Indonesia mencatat surplus dengan AS, ia tetap meminta pemerintah dan pelaku usaha waspada terhadap gelombang dampak lanjutan dari kebijakan tarif baru AS terhadap negara-negara Asia Tenggara. (kho)
Editor : Akhmad Nur Khoiri