Trenggaleknjenggelek - Di tengah krisis iklim yang kian genting dan kebutuhan akan solusi ekonomi yang lebih inklusif, konsep ekonomi biru hadir bukan sekadar alternatif, melainkan keharusan.
Ia mengedepankan pemanfaatan potensi laut yang selama ini tersembunyi, untuk mendorong pembangunan kelautan berkelanjutan yang adil dan berjangka panjang.
Ekonomi biru menitikberatkan pada keterhubungan antara kegiatan ekonomi dan ekosistem laut.
Ia mencakup sektor-sektor vital seperti perikanan, energi laut, pelayaran, pariwisata bahari, hingga bioteknologi kelautan—dengan satu pesan utama: tumbuh tanpa merusak.
Di balik samudera biru, tersimpan kekayaan alam dan peluang sosial ekonomi yang dapat memutus rantai kemiskinan sekaligus menjaga daya dukung planet.
Gagasan ini pertama kali digaungkan oleh Gunter Pauli pada awal 2000-an.
Dalam bukunya “The Blue Economy”, Pauli menantang model ekonomi konvensional yang kerap mengabaikan keberlanjutan.
Ia menawarkan pendekatan revolusioner yang memanfaatkan limbah sebagai nilai, meniru sistem alami, dan membangun ekonomi berbasis laut yang menghidupi, bukan menghabisi.
Seiring waktu, ekonomi biru menjadi perhatian utama di tingkat global.
PBB, Bank Dunia, hingga para akademisi sepakat bahwa laut bukan hanya sumber pangan dan energi, tapi juga solusi bagi tantangan peradaban: krisis iklim, polusi, kemiskinan, hingga degradasi lingkungan.
Dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), ekonomi biru menjadi jalan penting menuju SDG ke-14 tentang pelestarian laut.
Namun, potensi ini tak lepas dari ancaman nyata. Perubahan iklim yang kian ekstrem, eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan kerusakan habitat mengancam fondasi ekonomi biru itu sendiri.
Tak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga menimbulkan krisis sosial dan ekonomi yang menyentuh masyarakat pesisir hingga global.
Pendekatan ekonomi biru mensyaratkan kolaborasi lintas ilmu dan sektor.
Ia membutuhkan kebijakan lintas disiplin, tata kelola yang tegas, dan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan.
Ini bukan sekadar urusan negara atau akademisi, tapi tanggung jawab bersama sebagai umat manusia yang menggantungkan hidup pada laut.
Menurut laporan Bank Dunia, nilai sektor ekonomi biru secara global mencapai $1,5 triliun per tahun.
Sementara laporan IPCC, Special Report on the Ocean and the Cryosphere in a Changing Climate, menegaskan bahwa laut menyerap 25% emisi karbon dan menghasilkan setengah oksigen dunia.
Artinya, menjaga laut bukan hanya menjaga pangan dan energi, tapi menjaga napas kehidupan itu sendiri.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memegang peranan kunci dalam mewujudkan visi ekonomi biru.
Kekayaan laut Indonesia bukan sekadar kebanggaan, tapi tanggung jawab untuk dunia.
Pemerintah pun menetapkan tiga target besar dalam pembangunan ekonomi biru menuju 2045: kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB, perluasan lapangan kerja kelautan, dan perlindungan ekosistem laut.
Target pertama adalah menjadikan sektor maritim sebagai penyumbang 15% terhadap PDB nasional.
Ini bukan sekadar angka, tetapi upaya membangun nilai tambah ekonomi dari laut yang selama ini belum tergarap maksimal.
Kedua, Indonesia berkomitmen menciptakan 12% lapangan kerja nasional dari sektor maritim.
Dengan melibatkan nelayan, pelaut, pelaku wisata bahari, hingga peneliti kelautan, ekonomi biru harus menjadi penopang kesejahteraan.
Ketiga, target lingkungan yang tak kalah penting: menjadikan 30% perairan Indonesia atau sekitar 97,5 juta hektare sebagai Kawasan Konservasi Laut.
Ini upaya konkret menjaga hutan mangrove, lamun, dan terumbu karang—penjaga karbon biru sekaligus rumah bagi jutaan spesies laut.
Ekonomi biru bukan sekadar wacana pembangunan, melainkan masa depan yang mesti kita bangun bersama.
Laut bukan halaman belakang, tapi halaman depan dari peradaban. Menjaga laut berarti menjaga kehidupan. (kho)
