Trenggaleknjenggelek – Lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir mulai menunjukkan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
Salah satu dampak langsung yang kini dirasakan masyarakat adalah melemahnya daya beli rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 Februari 2025, konsumsi rumah tangga menyumbang porsi terbesar dalam PDB berdasarkan pengeluaran, yakni sebesar 53,71 persen.
Disusul pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 30,12 persen, ekspor 23,36 persen, konsumsi pemerintah 9,96 persen, dan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 1,37 persen.
Namun tekanan terhadap sektor ketenagakerjaan membuat optimisme pertumbuhan ekonomi kembali diuji.
Banyak pekerja kehilangan penghasilan, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat secara umum.
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menjelaskan bahwa kasus PHK massal berpotensi menurunkan laju konsumsi rumah tangga secara signifikan.
Padahal, sektor ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia selama bertahun-tahun.
“Konsumsi rumah tangga yang jadi andalan akan cukup tertekan akibat adanya kasus PHK akhir-akhir ini. Saya rasa sulit untuk pertumbuhan ekonomi bergerak ke arah 5,2 persen apalagi 8 persen,” ujar Nailul dalam pernyataan yang dikutip dari inilah.com.
Berbagai lembaga telah mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun ini:
- Bank Indonesia (BI): 4,7% – 5,5%
- International Monetary Fund (IMF): 5,1%
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): 5,2%
- Asian Development Bank (ADB): 5%
Angka-angka tersebut menunjukkan optimisme, namun juga mengindikasikan adanya tantangan besar jika gelombang PHK tidak segera ditekan.
Pelemahan daya beli tidak hanya berdampak pada sektor konsumsi, tapi juga bisa merembet ke turunnya minat investasi asing.
Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi jangka menengah, bahkan menjauhkan target ambisius pemerintah yang ingin mencapai pertumbuhan 8 persen per tahun.
Gelombang PHK tak sekadar persoalan ketenagakerjaan. Ia menjadi titik lemah yang mengancam struktur ekonomi nasional dari dalam.
Dalam situasi seperti ini, stabilitas ketenagakerjaan menjadi kunci untuk menjaga daya beli, mempertahankan konsumsi domestik, dan menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (kho)
Editor : Akhmad Nur Khoiri