Trenggaleknjenggelek – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya penguatan industri halal sebagai salah satu kunci strategis dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju.
Ia menyebut sektor halal, mulai dari keuangan syariah, makanan dan minuman, hingga fesyen muslim dan konten islami, sebagai pilar penting yang harus dikelola secara mandiri dan terintegrasi.
Pernyataan ini disambut positif oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Dr Imron Mawardi.
Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan demografis yang besar sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.
“Pasar industri halal itu sangat besar, baik dari sisi konsumen maupun produsen. Dengan 230 juta penduduk Muslim, kita punya pasar domestik yang kuat dan juga potensi ekspor ke negara-negara mayoritas Muslim yang jumlahnya mendekati dua miliar jiwa,” jelasnya.
Meski peluang terbuka lebar, Prof Imron menilai Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang menghambat kemajuan industri halal nasional.
Salah satunya adalah struktur ekonomi biaya tinggi yang membuat biaya produksi produk halal di Indonesia belum kompetitif.
“Biaya modal dan margin pembiayaan di Indonesia masih lebih tinggi dibanding negara pesaing seperti Thailand dan Vietnam,” ungkapnya.
Selain itu, dominasi pelaku UMKM dalam industri halal turut menciptakan persoalan efisiensi produksi.
Produktivitas sumber daya manusia, minimnya infrastruktur distribusi, serta keterbatasan logistik menjadi kendala yang belum teratasi.
Prof Imron juga mengungkapkan bahwa sektor-sektor halal sebenarnya telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, meski belum diklasifikasikan secara formal.
Ia menyebutkan, lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sejatinya bersumber dari sektor-sektor yang terkait dengan industri halal, seperti makanan dan minuman, fashion, farmasi, pariwisata, serta keuangan syariah.
Namun, untuk mengakselerasi pertumbuhan dan ekspansi sektor ini, ia menilai pemerintah perlu turun tangan lebih serius.
“Pemerintah perlu membentuk sentra industri halal yang memfasilitasi UMKM agar lebih konsisten dan efisien dalam produksi serta siap ekspor,” tegasnya.
Langkah strategis seperti integrasi antara pelatihan SDM, insentif fiskal, pengembangan teknologi, dan pembiayaan berbasis syariah juga dinilai krusial untuk mendorong Indonesia tidak hanya sebagai konsumen produk halal dunia, tetapi juga sebagai produsen utama di pasar global.
Dengan proyeksi populasi Muslim global yang terus meningkat, Prof Imron menilai bahwa momen ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Indonesia.
“Potensinya luar biasa, tetapi butuh kebijakan jangka panjang yang serius agar kita tidak hanya menjadi pasar, tapi juga pemain utama dalam industri halal dunia,” tutupnya. (kho)
Editor : Akhmad Nur Khoiri