TRENGGALEK – Istilah Upah Minimum Regional (UMR) pernah digunakan sebagai standar upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Upah Minimum Provinsi (UMP) – berlaku di tingkat provinsi.
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) – berlaku di tingkat kabupaten/kota.
Meskipun demikian, publik masih sering menggunakan istilah “UMR” untuk merujuk pada upah minimum di suatu wilayah.
UMR atau UMP/UMK ditetapkan agar pekerja memperoleh upah yang layak sesuai kondisi wilayah, termasuk mempertimbangkan kebutuhan hidup minimal, inflasi, dan kondisi ekonomi daerah.
Dasar Hukum dan Penetapan
Penetapan upah minimum di Indonesia diatur melalui regulasi seperti:
•Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang tata cara penetapan upah minimum untuk tahun 2025.
•Gubernur dan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah menetapkan UMP/UMK setelah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
Besaran UMR/UMP Tahun 2025
Pada tahun 2025, kenaikan upah minimum rata-rata sekitar 6,5 % dari tahun sebelumnya.
Sebagai contoh:
•Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 5.396.761.
•Sedangkan di beberapa provinsi lain, angka UMP berada di kisaran Rp 2 – 3 juta per bulan, tergantung kondisi ekonomi daerah.
Perbedaan Antar Wilayah
Terdapat disparitas yang cukup signifikan antar daerah: biaya hidup, produktivitas, dan struktural ekonomi berbeda-beda.
Misalnya, provinsi dengan ekonomi padat dan biaya hidup tinggi seperti DKI Jakarta memiliki angka upah minimum jauh di atas rata-rata nasional.
Sedangkan provinsi dengan ekonomi yang lebih ringan atau tingkat pengembangan yang lebih rendah memiliki angka UMP yang jauh lebih kecil.
Implikasi bagi Pekerja dan Pengusaha
•Bagi pekerja: kenaikan UMP memberikan perlindungan agar upah tidak di bawah standar layak dan ikut memperkuat daya beli tenaga kerja.
•Bagi pengusaha: kenaikan upah minimum berarti beban upah akan meningkat, terutama di sektor padat karya.
Pengusaha perlu melakukan efisiensi atau peningkatan produktivitas agar tetap kompetitif.
•Bagi pemerintah daerah: tugas menyusun rekomendasi upah minimum menjadi tanggungjawab yang cukup berat karena harus mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kondisi usaha.
Tantangan dan Catatan
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian:
•Walaupun upah minimum naik, belum tentu seluruh pekerja menerima upah sesuai UMP/UMK karena banyak terdapat pekerja informal atau perusahaan yang belum mematuhi regulasi.
•Kenaikan upah yang terlalu besar tanpa peningkatan produktivitas bisa memicu pengurangan tenaga kerja atau relokasi investasi.
•Perbedaan upah antar-wilayah yang sangat besar menimbulkan tantangan pemerataan ekonomi nasional.
Bagaimana Situasi di Kabupaten/Kota seperti Trenggalek?
Meskipun data spesifik untuk wilayah Trenggalek belum dibahas secara spesifik dalam artikel ini, namun sebagai kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan UMP yang pada 2025 ditetapkan sekitar Rp 2.305.985.
Maka, perusahaan dan pekerja di Trenggalek hendaknya mengacu pada angka minimal tersebut atau angka UMK lokal yang berlaku, serta memastikan bahwa hak upah minimum dihormati dan dilaksanakan.
Editor : Didin Cahya Firmansyah