JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2026 tercatat sebesar 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy) menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Meski lebih rendah dibandingkan kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen, capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,12 persen. Di sisi lain, para ekonom menilai pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Medi Mahmud, menjelaskan seluruh lapangan usaha mencatat pertumbuhan positif secara tahunan, kecuali sektor pertambangan yang masih mengalami kontraksi.
Selain itu, ekonomi Indonesia tumbuh 3,73 persen secara kuartalan (quarter to quarter/qtq) dan secara kumulatif semester I 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan semester I 2025.
Baca Juga: Deteksi Penderita TB, Rontgen Portabel Diterjunkan
Tenaga Ahli Bakomeri, Aditya Laksmana, menilai perlambatan dari 5,61 persen menjadi 5,29 persen merupakan siklus yang wajar.
Menurutnya, kuartal pertama memiliki banyak momentum pendorong konsumsi seperti Imlek, Ramadan, Nyepi, hingga Idulfitri sehingga aktivitas ekonomi lebih tinggi dibandingkan kuartal kedua.
Pemerintah juga disebut telah berupaya menjaga momentum pertumbuhan melalui berbagai stimulus, termasuk insentif perjalanan saat libur sekolah, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga berbagai kebijakan untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
Aditya menilai capaian pertumbuhan di atas lima persen tetap menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Baca Juga: Tumpukan Meterial Jadi Sumber PAD Di Terminal MPU
Ia bahkan menyebut Indonesia masih mencatat pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara anggota G20 sehingga menunjukkan resiliensi ekonomi nasional tetap terjaga.
Berbeda dengan pandangan tersebut, ekonom Media Wahyudi Askar mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti masyarakat hidup lebih sejahtera.
Menurutnya, Produk Domestik Bruto (PDB) hanya mengukur aktivitas ekonomi, bukan kualitas hidup masyarakat.
Baca Juga: Peralatan KDMP Datang, Pemdes Tunggu Kejelasan Operasional
Ia menyoroti sejumlah indikator yang dinilai belum membaik, mulai dari meningkatnya ketimpangan ekonomi, memburuknya tingkat keparahan kemiskinan di pedesaan, hingga kecenderungan masyarakat menahan konsumsi karena kemampuan belanja yang menurun.
Media juga mengungkap fenomena yang dikenal sebagai “mantap” (makan tabungan) hingga “matang” (makan utang) sebagai gambaran tekanan ekonomi yang dirasakan sebagian masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi berpotensi lebih banyak dinikmati kelompok berpendapatan tinggi sehingga manfaatnya belum dirasakan secara merata.
Baca Juga: Tambang di Gandusari Dipaksa Berhenti Hasil Inspeksi Sejumlah OPD Perizinan Diketahui Belum Beres
Ia juga mempertanyakan perbedaan sejumlah indikator ekonomi, seperti penurunan Indeks Penjualan Riil Bank Indonesia di tengah pertumbuhan sektor perdagangan versi BPS, serta kontraksi PMI manufaktur yang dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan pertumbuhan industri pengolahan.
BPS juga melaporkan kondisi ketenagakerjaan yang relatif membaik pada Mei 2026.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,65 persen dari 4,68 persen pada Februari 2026.
Jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang, terdiri atas 148,19 juta penduduk bekerja dan 7,2 juta orang menganggur.
Baca Juga: Takmir Masjid Tertipu Pembelian Lahan, Sudah Lunas Rp 250 Juta Sertifikat Tak Kunjung Diterima
Dibandingkan Februari 2026, jumlah penduduk bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran berkurang sekitar 24 ribu orang.
Meski demikian, Media menilai peningkatan pekerja penuh masih sangat kecil dan ada indikasi bertambahnya pekerja informal atau pekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam per minggu.
Menanggapi hal tersebut, Aditya menyebut pemerintah berupaya memperluas lapangan kerja formal melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), MBG, hilirisasi industri, hingga investasi yang diproyeksikan mampu menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja.
Baca Juga: Kalender Jawa Agustus 2026 Lengkap Hari Baik: Intip Weton dan Pasaran Buat Hajatan!
Ia menegaskan berbagai program tersebut merupakan strategi jangka panjang sehingga hasilnya tidak dapat diukur hanya dalam satu semester atau satu tahun anggaran.
Di sisi lain, kedua narasumber sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi tetap perlu diiringi peningkatan kualitas pekerjaan, pemerataan kesejahteraan, serta penguatan daya beli masyarakat agar manfaat pertumbuhan benar-benar dirasakan oleh mayoritas warga.
Editor : Cendikiawan Tristan Valentino