JAKARTA – Rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza menuai respons langsung dari kelompok Hamas. Bahkan, Hamas mengklaim telah menghubungi pemerintah Indonesia untuk membahas rencana penerjunan ribuan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke wilayah konflik tersebut.
Isu pasukan TNI ke Gaza ini menjadi sorotan internasional setelah Indonesia menyatakan kesiapan berkontribusi dalam misi stabilitas di Jalur Gaza, Palestina.
Hamas pun mewanti-wanti agar kehadiran pasukan Indonesia tidak dijadikan alat untuk melucuti senjata para pejuang mereka.
Pemimpin Hamas, Osama Hamdan, dalam wawancaranya dengan Al Jazeera Arab, menegaskan penolakan Palestina terhadap pihak luar yang masuk ke Gaza jika tujuannya mencampuri urusan internal.
Ia menyatakan, kekuatan militer mana pun yang datang harus membatasi misi hanya di wilayah perbatasan.
Hamas Minta Pasukan TNI Fokus Cegah Agresi Israel
Osama Hamdan menekankan bahwa setiap pasukan asing, termasuk dari Indonesia, seharusnya berperan untuk mencegah agresi Israel serta menghentikan pelanggaran gencatan senjata.
Ia mengingatkan agar misi tersebut tidak berubah menjadi upaya pelucutan senjata terhadap milisi Hamas.
“Kekuatan militer yang datang ke Gaza harus membatasi misinya hanya di perbatasan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri,” tegas Hamdan dalam pernyataannya.
Hamas juga meminta agar pemerintah Indonesia mengambil posisi netral. Menurut Hamdan, pihaknya telah mendapatkan jaminan bahwa kehadiran Indonesia ke Gaza bukan untuk melawan milisi Hamas, melainkan menjalankan misi kemanusiaan dan stabilitas.
Pernyataan tersebut muncul tak lama setelah Indonesia mengumumkan rencana pengiriman ribuan tentara penjaga perdamaian ke wilayah konflik tersebut.
Misi ini disebut sebagai bagian dari kontribusi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan membantu proses kemanusiaan di Gaza.
TNI Siap Berangkat, Tunggu Koordinasi Teknis
Di sisi lain, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Maruli Simanjuntak, sebelumnya telah menegaskan bahwa pasukannya dalam kondisi siap apabila dibutuhkan untuk bertugas di Gaza.
Ia menyebutkan bahwa TNI memiliki pengalaman dalam misi penjaga perdamaian di berbagai negara.
Namun demikian, terkait penempatan pasukan di lapangan, TNI masih menunggu koordinasi teknis dan keputusan politik lebih lanjut.
Pengiriman pasukan TNI ke Gaza tentu harus melalui mekanisme diplomasi serta persetujuan internasional, mengingat kompleksitas konflik Palestina-Israel.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fahad Nabil, menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia lebih menitikberatkan pada aspek kemanusiaan.
Indonesia disebut tidak memiliki agenda untuk melakukan pelucutan senjata terhadap kelompok mana pun.
Menurut Kemlu, fokus utama Indonesia adalah membantu menciptakan situasi yang kondusif bagi distribusi bantuan kemanusiaan, perlindungan warga sipil, serta menjaga stabilitas pasca-gencatan senjata.
Misi Kemanusiaan dan Tantangan Diplomatik
Rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza ini menjadi langkah strategis sekaligus sensitif. Indonesia selama ini dikenal sebagai pendukung kuat perjuangan Palestina di forum internasional.
Karena itu, posisi netral dan misi kemanusiaan menjadi kunci agar tidak memicu ketegangan baru di lapangan.
Analis menilai, keberhasilan misi ini sangat bergantung pada kejelasan mandat, aturan pelibatan (rules of engagement), serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk otoritas Palestina dan komunitas internasional.
Di tengah situasi Gaza yang masih rawan, setiap langkah militer, meskipun bertajuk penjaga perdamaian, tetap memiliki risiko politik dan keamanan.
Apalagi, Hamas secara terbuka telah mengingatkan agar pasukan asing tidak mencampuri urusan internal maupun berupaya melucuti persenjataan mereka.
Kini publik menanti keputusan final pemerintah Indonesia terkait teknis dan waktu pengiriman. Yang jelas, isu pasukan TNI ke Gaza telah menjadi perhatian global, sekaligus ujian diplomasi Indonesia dalam menjaga komitmen kemanusiaan tanpa terjebak dalam pusaran konflik bersenjata. (*)
Editor : Adinda Putri Sefiana