Trenggaleknjenggelek - Kalau Blok Ambalat hari ini jadi bahan perdebatan panas, itu bukan muncul tiba-tiba. Akar sengketa ini membentang lebih dari satu abad, sejak era kolonial Inggris dan Belanda.
Pada 1891, kedua kekuatan penjajah membagi wilayah jajahan mereka di Asia Tenggara. Sayangnya, garis batas yang dibuat kala itu lebih fokus pada daratan, bukan wilayah laut.
Fast forward ke 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Berdasarkan kesepakatan itu, Ambalat masuk wilayah Indonesia.
Tapi, drama baru muncul pada 1979 ketika Malaysia mengeluarkan peta nasional versi baru tanpa kesepakatan bersama, yang memperluas batas landas kontinen mereka hingga masuk ke wilayah Ambalat.
Sengketa Ambalat tak bisa dilepaskan dari kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Kedua pulau ini berada dekat Ambalat dan sempat diperebutkan dengan sengit.
Pada 2002, Mahkamah Internasional memutuskan pulau tersebut milik Malaysia. Kekalahan ini menjadi pukulan bagi diplomasi Indonesia, sekaligus memperkuat ketegangan di Ambalat.
Sejak itu, patroli militer, protes diplomatik, dan manuver politik kerap terjadi di perairan ini. Malaysia mengklaim Ambalat bagian dari Sabah, sementara Indonesia berpegang pada perjanjian 1969 dan posisi geografisnya yang jelas berada di landas kontinen RI.
Masalah utama terletak pada interpretasi hukum laut yang berbeda. UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum Laut) memang memberi panduan, tapi penerapannya sering multitafsir—apalagi kalau menyangkut sumber daya senilai triliunan rupiah.
Hingga kini, negosiasi masih berjalan. Tapi sejarah membuktikan, Ambalat bukan sekadar garis di peta, melainkan bagian dari geopolitik energi yang rumit dan penuh intrik. (sun)
Editor : Mahsun Nidhom