TRENGGALEKNJENGGELEK - Banyak orang yang tahu, bahwa Presiden Soekarno memiliki jasa yang begitu besar terhadap keberlangsungan pemerintahan di Indonesia.
Selain sebagai presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno juga merupakan seorang proklamator yang telah berjasa membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.
Namun siapa sangka, di balik jasa-jasanya itu, ternyata Presiden Soekarno pernah membuat beberapa kebijakan yang dinilai kontroversial di mata masyarakat, bahkan setelah DPR hasil pemilu resmi dibubarkan pada tahun 1960.
Baca Juga: Soekarno dan Gus Dur: Dua Presiden yang Pernah Mencoba Membubarkan DPR
Apa sajakah kebijakan itu? Simak daftarnya berikut ini.
1. Mencetuskan Politik Nasionalis, Agamis, Komunis (Nasakom)
Sukarno memperkenalkan gagasan Nasakom sejak akhir 1950-an sebagai upaya menyatukan tiga kekuatan besar politik di Indonesia, yaitu nasionalis, kelompok agama, dan komunis atau yang disingkat Nasakom.
Gagasan ini lahir dari pemikirannya sendiri yang menekankan pentingnya persatuan, meski kemudian banyak pihak menyebut ada inspirasi dari pola politik persatuan di negara-negara lain.
Kontroversinya muncul karena Nasakom memberi ruang besar bagi Partai Komunis Indonesia (PKI), sementara kalangan militer dan Islam menolak keberadaan ideologi tersebut dalam tubuh negara.
Baca Juga: Nggak Cuma Soekarno Hatta, 3 Tokoh Ini juga Berperan Sukseskan Penyusunan Teks Proklamasi
2. Membubarkan Partai Politik
Tak berhenti pada pembubaran DPR, Sukarno juga mengambil langkah berani dengan membubarkan dua partai politik besar pada tahun 1960.
Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) resmi dinyatakan bubar dengan alasan dianggap menentang jalannya Demokrasi Terpimpin.
Kebijakan ini menimbulkan kontroversi karena kedua partai tersebut sebelumnya punya peran penting dalam pemilu 1955, sehingga keputusan pembubaran dianggap mencederai prinsip demokrasi.
Baca Juga: Kendaraan yang Populer di Era Presiden Sukarno
3. Proyek Mercusuar
Memasuki awal 1960-an, Sukarno meluncurkan serangkaian pembangunan besar yang dikenal dengan istilah Proyek Mercusuar.
Proyek ini mencakup pembangunan Monumen Nasional (Monas), Stadion Utama Gelora Bung Karno, hingga Hotel Indonesia yang dibangun untuk mendukung Asian Games IV pada 1962.
Kontroversinya terletak pada kondisi ekonomi rakyat yang justru terhimpit, sementara negara menggelontorkan dana besar untuk proyek prestisius yang lebih menonjolkan citra di mata dunia.
4. Menjadi Presiden Seumur Hidup
Kebijakan lain yang tak kalah menuai perdebatan adalah penetapan Sukarno sebagai Presiden seumur hidup pada 1963.
Keputusan ini dihasilkan melalui TAP MPRS No. III/MPRS/1963.
Namun, ini bukan murni pernyataan sepihak dari Sukarno melainkan dari MPRS.
Meski begitu, banyak kalangan menilai keputusan itu tak lepas dari pengaruh Sukarno dalam pembentukan MPRS sebelumnya, sehingga tetap dianggap sebagai langkah politik yang penuh perhitungan.
Baca Juga: Mengenal Mendur Bersaudara, Sosok Fotografer Dibalik Peristiwa Proklamasi 1945
5. Ganyang Malaysia
Pada 1963 hingga pertengahan 1960-an, Sukarno melancarkan konfrontasi terhadap pembentukan Federasi Malaysia dengan jargon “Ganyang Malaysia”.
Indonesia bahkan terlibat dalam operasi militer dan diplomasi agresif untuk menentang keberadaan negara tetangga tersebut.
Kebijakan ini menjadi kontroversial karena menimbulkan isolasi internasional bagi Indonesia sekaligus menambah beban ekonomi dalam negeri yang semakin parah.
Baca Juga: Mengungkap Janji Koiso: Sejarah dan Dampaknya pada Kemerdekaan Indonesia
6. Mengundurkan Diri dari PBB
Polemik Ganyang Malaysia akhirnya merembet pada keputusan Indonesia keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 7 Januari 1965.
Sukarno mengambil langkah ini setelah Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yang dianggap merugikan posisi Indonesia.
Langkah Indonesia hengkang dari PBB membuat dunia internasional tercengang, sekaligus memperburuk citra diplomasi Indonesia di mata negara-negara Barat. (*)
Editor : Akhmad Nur Khoiri