TRENGGALEK NJENGGELEK – Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Dan jika benar, apakah setelah 79 tahun merdeka Indonesia sudah benar-benar bebas secara politik, ekonomi, dan mentalitas? Pertanyaan ini kembali mengemuka lewat perbincangan panjang dalam sebuah podcast YouTube yang viral, menghadirkan Kang Guru sebagai narasumber utama.
Isu Indonesia dijajah 350 tahun kerap dianggap sebagai fakta sejarah baku. Namun, menurut Kang Guru, angka tersebut bukanlah hitungan akademik yang presisi. Istilah 350 tahun berasal dari pidato Bung Karno yang menyebut “tiga setengah abad” sebagai penegasan politis bahwa bangsa Indonesia telah eksis dan menderita dalam kurun panjang penjajahan. Angka itu diambil dari kedatangan Cornelis de Houtman ke Banten pada 1596 hingga Proklamasi 1945, lalu dibulatkan demi membangun semangat perlawanan nasional.
VOC Bukan Sekadar Perusahaan Dagang
Dalam diskusi tersebut, Kang Guru menegaskan bahwa penjajahan Nusantara tidak bisa dilepaskan dari peran VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie). VOC bukan sekadar perusahaan dagang, melainkan entitas yang memiliki hak layaknya negara: mencetak uang sendiri, membentuk tentara, membangun benteng, hingga berperang dan membuat perjanjian politik.
Hak istimewa ini dikenal sebagai hak oktroi, yang diberikan karena Belanda saat itu sedang terjajah Spanyol dan tak memiliki dana untuk ekspedisi besar. Demi bertahan, Belanda membiarkan VOC memonopoli perdagangan rempah di Nusantara. Dari sinilah kekayaan besar mengalir ke Eropa. Bahkan disebutkan, VOC adalah perusahaan terkaya sepanjang sejarah dunia, melampaui Apple atau Aramco jika disesuaikan dengan nilai saat ini.
Ironisnya, dari hasil eksploitasi Nusantara itulah Belanda justru bisa memerdekakan diri dari Spanyol. Dengan kata lain, bukan Indonesia yang dimerdekakan Belanda, melainkan Belanda yang “merdeka” berkat kekayaan Indonesia.
Politik Adu Domba dan Runtuhnya Kerajaan Besar
Penjajahan VOC tak dilakukan lewat perang terbuka semata. Strategi utama yang digunakan adalah politik adu domba. Di Banten, konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji dimanfaatkan VOC untuk menanamkan pengaruh. Di Jawa, Kerajaan Mataram perlahan dilemahkan lewat ketergantungan ekonomi dan militer.
VOC tidak pernah cukup kuat untuk mengalahkan kerajaan Nusantara secara langsung. Karena itu, mereka mendekati elite kekuasaan, menawarkan senjata, uang, dan perlindungan. Puncaknya terjadi pada Perjanjian Giyanti 1755 yang memecah Mataram menjadi beberapa kekuasaan kecil. Sejak saat itu, Jawa tidak lagi memiliki satu kekuatan besar yang solid.
Perang Diponegoro: Titik Balik Penaklukan Jawa
Menurut Kang Guru, Jawa baru benar-benar takluk setelah Perang Diponegoro (1825–1830). Perang besar ini menewaskan sekitar 200 ribu jiwa dan meninggalkan trauma mendalam bagi rakyat maupun Belanda. Setelah perang ini, perlawanan berskala besar nyaris berhenti.
Pasca-Perang Diponegoro, Belanda menerapkan tanam paksa (cultuurstelsel). Secara aturan, sistem ini tampak adil: seperlima tanah untuk tanaman ekspor sebagai pengganti pajak. Namun dalam praktiknya, korupsi berjenjang dari pejabat lokal membuat rakyat dipaksa menanam lebih dari ketentuan. Akibatnya, kelaparan massal terjadi di berbagai daerah seperti Demak dan Grobogan.
Diskriminasi dan Mental Inlander
Penjajahan Belanda juga menciptakan sistem kelas sosial yang brutal. Pribumi ditempatkan di lapisan terbawah, bahkan kerap dianggap bukan manusia. Tanda bertuliskan “Pribumi dan Anjing Dilarang Masuk” bukan sekadar cerita, melainkan bagian dari kebijakan rasial kolonial.
Lebih berbahaya lagi, Belanda menanamkan mental inlander: rasa rendah diri, ketergantungan, dan keyakinan bahwa pribumi tidak mampu mandiri tanpa bantuan penguasa. Pola pikir ini, menurut Kang Guru, masih bertahan hingga kini, bahkan dilanggengkan oleh elite politik modern.
Sudahkah Indonesia Benar-Benar Merdeka?
Menjawab pertanyaan pamungkas, Kang Guru menilai kemerdekaan sejati bukan hanya soal lepas dari penjajahan formal. Selama Indonesia masih bergantung pada teknologi, modal, dan keahlian asing, maka bentuk penjajahan baru—neokolonialisme—tetap berlangsung.
Konsep Bung Karno tentang berdikari dinilai masih relevan: berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi, politik, dan budaya. Tanpa itu, kemerdekaan hanya menjadi seremoni tahunan, bukan kebebasan yang hakiki.
Editor : Findika Pratama