TRENGGALEK NJENGGELEK – Delapan dekade bukanlah waktu yang singkat. 80 tahun Indonesia merdeka seharusnya menjadi usia kematangan sebuah bangsa. Namun, refleksi perjalanan panjang sejak 1945 justru memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana Indonesia benar-benar melompat maju dibanding negara-negara yang lahir di era yang sama?
Dalam sebuah video YouTube yang ramai diperbincangkan, perjalanan 80 tahun Indonesia merdeka dibedah secara kronologis, mulai dari masa kelahiran negara hingga situasi politik dan ekonomi terkini. Narasi ini membandingkan Indonesia dengan Korea Selatan, Vietnam, hingga Malaysia—negara-negara yang sama-sama merdeka pada 1945, tetapi kini melesat jauh sebagai kekuatan industri, teknologi, dan investasi global.
Awal Kemerdekaan: Bertahan Hidup, Bukan Membangun
Saat memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia lahir tanpa sistem ekonomi yang mapan. Tidak ada cadangan devisa, sistem pajak, bahkan gaji pegawai negara masih dibayar menggunakan uang Jepang sisa pendudukan. Sepuluh tahun pertama kemerdekaan dihabiskan untuk mempertahankan kedaulatan dari agresi militer dan pemberontakan daerah.
Nasionalisasi perusahaan Belanda pada 1957 menjadi langkah berani, namun tidak dibarengi kesiapan manajemen profesional. Banyak perusahaan akhirnya kolaps. Fokus negara lebih banyak tersedot pada konflik ideologi dan upaya mempersatukan identitas bangsa, membuat pembangunan ekonomi tertunda.
Krisis Orde Lama dan Ledakan 1965
Di era Presiden Soekarno, proyek-proyek mercusuar dibangun untuk kebanggaan nasional. Namun di balik monumen besar, rakyat menghadapi krisis ekonomi parah. Inflasi menembus angka 600 persen pada 1965. Harga barang melonjak, uang kehilangan nilai, dan puncaknya terjadi peristiwa G30S yang membawa Indonesia masuk ke masa transisi paling gelap.
Orde Baru: Stabilitas Dibayar Mahal
Kepemimpinan Soeharto menandai babak baru. Indonesia beralih ke blok Barat, membentuk tim ekonom profesional, dan menjalankan program Repelita. Inflasi ditekan, pembangunan infrastruktur digencarkan, dan ekonomi mulai tumbuh, terutama saat harga minyak dunia melonjak di era 1970–1980-an.
Namun pembangunan itu sangat terpusat di Jawa dan dibangun di atas fondasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Militer masuk ke semua lini, kebebasan pers dibungkam, dan pelanggaran HAM terjadi secara sistematis. Stabilitas tercipta, tetapi dengan harga mahal bagi demokrasi.
Reformasi dan Napas Demokrasi
Krisis moneter 1997–1998 menjadi titik balik. Rupiah terjun bebas, bank-bank kolaps, pengangguran melonjak, dan gelombang protes menjatuhkan Soeharto. Era Reformasi pun dimulai.
Presiden BJ Habibie melakukan restrukturisasi perbankan cepat, membuka kebebasan pers, dan memulihkan kepercayaan internasional. Gus Dur melanjutkan dengan memperkuat pluralisme, mencabut diskriminasi etnis Tionghoa, serta menghapus dwifungsi ABRI. Meski kepemimpinannya singkat, fondasi supremasi sipil diperkuat.
Stabilitas Era SBY dan Perubahan Arah Jokowi
Di era Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia menikmati stabilitas ekonomi. Pertumbuhan konsisten, inflasi terkendali, cadangan devisa meningkat, dan rasio utang menurun. Indonesia naik kelas sebagai negara berpendapatan menengah dan masuk forum G20.
Babak baru datang pada 2014 saat Jokowi terpilih. Infrastruktur menjadi agenda utama, terutama di luar Jawa. Namun lonjakan utang negara dan BUMN mulai menimbulkan kekhawatiran, terlebih ketika pandemi Covid-19 menghantam pada periode kedua pemerintahannya.
80 Tahun Indonesia Merdeka, Mau Dibawa ke Mana?
Pandemi membuka banyak kelemahan tata kelola negara: koordinasi kacau, ekonomi terhenti, pengangguran melonjak, dan proyek strategis mangkrak. Di saat bersamaan, dinamika politik pasca-pemilu memunculkan kekhawatiran soal demokrasi, kebebasan sipil, dan konsolidasi kekuasaan.
Kini, di usia 80 tahun Indonesia merdeka, bangsa ini kembali berada di persimpangan jalan. Setelah melewati krisis, otoritarianisme, reformasi, dan stabilitas, pertanyaan mendasarnya tetap sama: Indonesia ingin menjadi bangsa seperti apa dalam dekade-dekade ke depan?
Editor : Findika Pratama