TRENGGALEKNJENGGELEK.JAWAPOS.COM – Raja Henry VIII merupakan salah satu penguasa paling kontroversial dalam sejarah Inggris. Naik takhta pada 1509, raja dari Dinasti Tudor itu tidak hanya dikenal karena kehidupan pribadinya yang penuh gejolak, tetapi juga karena kebijakan revolusioner yang mengubah sistem politik, agama, hingga struktur pemerintahan Inggris untuk selamanya.
Nama Raja Henry VIII terus menjadi perbincangan para sejarawan karena ambisinya mempertahankan Dinasti Tudor. Demi mendapatkan pewaris laki-laki, ia mengambil langkah yang mengguncang Eropa, yakni memutus hubungan Inggris dengan Gereja Katolik Roma dan mendirikan Gereja Inggris yang berada di bawah kendali langsung raja.
Keputusan Raja Henry VIII tersebut menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah Inggris. Selain mengubah arah keagamaan negara, kebijakan itu juga memperkuat kekuasaan monarki, memperkaya kas kerajaan, sekaligus melahirkan fondasi negara modern yang masih berpengaruh hingga kini.
Baca Juga: Rekomendasi Laptop Mahasiswa 2026, 5 Laptop Terbaik Mulai Rp5 Jutaan untuk Kuliah dan Produktivitas
Naik Takhta di Tengah Harapan Besar
Henry VIII resmi menjadi Raja Inggris setelah ayahnya, Henry VII, meninggal dunia pada 1509. Saat itu usianya baru 17 tahun. Berbeda dengan sang ayah yang dikenal berhati-hati dalam mengelola kerajaan, Henry tampil sebagai sosok muda yang karismatik, atletis, serta dekat dengan budaya Renaisans.
Ia mewarisi kas kerajaan yang sangat besar beserta birokrasi yang mulai tertata. Modal tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Inggris di panggung politik Eropa sekaligus membangun armada laut yang kemudian berkembang menjadi cikal bakal Royal Navy.
Di awal pemerintahannya, Henry juga mengambil langkah populis dengan menangkap dua pejabat keuangan era ayahnya yang dianggap bertanggung jawab atas berbagai kebijakan pajak yang tidak disukai rakyat.
Obsesi Mendapatkan Pewaris Laki-Laki
Persoalan terbesar dalam hidup Henry VIII adalah keinginannya memperoleh pewaris laki-laki.
Pernikahannya dengan Catherine dari Aragon hanya menghasilkan seorang putri, Mary. Kondisi itu membuat Henry khawatir Dinasti Tudor akan berakhir dan Inggris kembali terjerumus dalam konflik perebutan takhta seperti Perang Mawar.
Henry kemudian meminta Paus Klemens VII membatalkan pernikahannya. Namun permintaan tersebut ditolak karena situasi politik saat itu dipengaruhi Kaisar Romawi Suci Charles V yang merupakan keponakan Catherine.
Penolakan tersebut menjadi awal konflik panjang antara Kerajaan Inggris dan Takhta Suci di Roma.
Baca Juga: Raja Henry VIII dan 6 Istrinya: Obsesi Punya Putra Berujung Perceraian hingga Eksekusi Mati
Memutus Hubungan dengan Gereja Katolik
Gagal memperoleh pembatalan pernikahan, Henry VIII memilih jalur politik.
Bersama Thomas Cromwell dan Thomas Cranmer, ia mendorong parlemen mengesahkan berbagai undang-undang yang membatasi kekuasaan gereja di Inggris.
Puncaknya terjadi pada 1534 ketika Act of Supremacy disahkan. Undang-undang itu menetapkan Raja Henry VIII sebagai satu-satunya kepala tertinggi Gereja Inggris.
Sejak saat itu, otoritas Paus di Inggris resmi berakhir. Gereja Inggris berdiri sebagai lembaga keagamaan nasional yang berada langsung di bawah kendali kerajaan.
Pembubaran Biara dan Reformasi Besar
Setelah menjadi kepala Gereja Inggris, Henry memerintahkan pembubaran ratusan biara di seluruh negeri.
Melalui audit besar terhadap aset gereja, tanah, bangunan, dan kekayaan biara disita lalu dialihkan menjadi milik kerajaan.
Langkah tersebut menjadi redistribusi aset terbesar di Inggris sejak Penaklukan Normandia. Sebagian tanah kemudian diberikan kepada bangsawan baru yang mendukung pemerintahan Henry, sehingga memperkuat loyalitas terhadap monarki.
Di sisi lain, sistem administrasi negara juga mengalami perubahan besar. Pemerintahan yang sebelumnya berpusat pada rumah tangga kerajaan berkembang menjadi birokrasi yang lebih modern dan terstruktur.
Baca Juga: 6 Istri Raja Henry VIII, Kisah Tragis Dua Ratu Dipenggal hingga Satu-satunya yang Berhasil Selamat
Pemerintahan dengan Hukuman Berat
Untuk menjaga kekuasaannya, Henry VIII menerapkan Undang-Undang Pengkhianatan yang memperluas definisi makar.
Tidak hanya tindakan fisik, ucapan yang menolak mengakui Henry sebagai kepala Gereja Inggris pun dapat berujung hukuman mati.
Tokoh terkenal seperti Sir Thomas More dan Uskup John Fisher menjadi korban kebijakan tersebut setelah menolak mengakui supremasi sang raja.
Henry juga mewajibkan para pejabat, bangsawan, hingga pemuka agama mengucapkan sumpah setia kepada raja. Penolakan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara.
Warisan Politik yang Bertahan Berabad-Abad
Di penghujung hidupnya, kondisi kesehatan Henry VIII memburuk akibat obesitas dan luka kronis pada kaki yang tidak pernah sembuh setelah kecelakaan turnamen pada 1536.
Ia meninggal dunia pada 28 Januari 1547 di Istana Whitehall. Sebelum wafat, Henry telah mengatur garis suksesi agar takhta diteruskan putranya, Edward VI, kemudian Mary I, dan Elizabeth I apabila tidak ada keturunan laki-laki.
Meski dikenal sebagai sosok kontroversial, banyak sejarawan menilai warisan politik Henry VIII sangat besar. Pemisahan Inggris dari Gereja Katolik melahirkan konsep kedaulatan nasional yang menempatkan negara di atas otoritas asing.
Selain itu, penguatan parlemen, reformasi birokrasi, pembangunan Royal Navy, serta jaringan benteng pertahanan menjadikan Inggris berkembang menjadi salah satu kekuatan besar di Eropa pada abad-abad berikutnya. Hingga kini, nama Raja Henry VIII tetap dikenang sebagai tokoh yang mengubah arah sejarah Inggris secara permanen.
Baca Juga: Fakta Raja Henry VIII yang Jarang Diketahui, Dijuluki Hidung Tembaga hingga Punya Staf Khusus Toilet
Editor : Fadhilah Salsa BellaSumber : pinterest